Sulawesitoday - Benarkah setiap gejolak suara rakyat itu berkat campur tangan “tangan tak terlihat” koruptor? Tudingan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut gerakan masyarakat sipil dan demonstrasi seperti #IndonesiaGelap serta #KaburAjaDulu dibiayai oleh koruptor, bak kilat di siang bolong. Pernyataan itu menuai kecaman keras dari Amnesty International Indonesia (AII), yang menilai langkah tersebut sebagai serangan telak terhadap kebebasan berdemokrasi.
Angin segar Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7), tampaknya tak sepenuhnya mulus bagi Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, ia melontarkan narasi bahwa gerakan protes tersebut, yang belakangan berseliweran di media sosial dan jalanan, sejatinya "dibayar oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh dan miskin." Sebuah kalimat yang terasa tajam, menusuk jantung legitimasi aspirasi publik.
Tak pelak, respons cepat datang dari Amnesty. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, tanpa tedeng aling-aling menyatakan tudingan tersebut tak hanya nir-dasar, tapi juga mengancam kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi negeri ini.
“Pernyataan Presiden itu jelas adalah bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai,” tukas Wirya, Senin (21/7). Ia lantas menambahkan, bahwa mengarahkan jari telunjuk tanpa bukti valid kepada para pengkritik sejatinya sedang menciptakan iklim yang membahayakan denyut nadi demokrasi.
-
Taktik “Bikin Gaduh” ala Trump?
Wirya melihat ada benang merah antara gaya komunikasi politik Presiden Prabowo dengan “seni” beretorika mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebuah analogi yang cukup menyentak. “Taktik semacam ini mirip yang dilakukan Donald Trump di Amerika Serikat. Ia sering menyebar informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka,” ujar Wirya. Ini bukan sekadar perbandingan iseng, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana narasi disinformasi bisa merobek tenun kepercayaan publik.
Catatan Amnesty juga menegaskan bahwa ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyudutkan suara-suara sumbang dari masyarakat sipil. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 2 Juni lalu, Prabowo pernah menyebut adanya "kekuatan asing" yang membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memecah belah bangsa. Sebuah pola yang kian terlihat: ketika kritik datang, narasi "antek asing" atau "pembuat gaduh" kerap muncul.
Amnesty berpendapat, alih-alih menjawab substansi kritik yang disampaikan rakyat, sang Presiden justru memilih jalur ‘serang balik’ terhadap motif dan kredibilitas para pengkritiknya. “Sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah,” papar Wirya. Ia mewanti-wanti, narasi semacam ini sangat berbahaya, bahkan cenderung jadi ciri khas pemerintahan yang otoriter. “Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik,” imbuhnya, tegas.
-
Seruan untuk Istana
Atas dasar itulah, Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk segera menghentikan tuduhan-tuduhan tanpa dasar terhadap gerakan masyarakat sipil. Desakan ini juga dibarengi dengan tuntutan untuk menjamin kebebasan berekspresi, sebab ini adalah salah satu tiang utama prinsip negara demokratis.
Sebagai pengingat, gerakan #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu mencuat sejak Februari 2025. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pecah di berbagai kota. Aksi ini, layaknya cermin, menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait efisiensi anggaran, Undang-Undang Minerba, serta lambannya pengesahan UU Perampasan Aset.
Sementara itu, #KaburAjaDulu menjadi gema di platform X (dulu Twitter), merefleksikan kekecewaan warga terhadap arah kebijakan yang dinilai kurang pro-rakyat.
Baca Juga: Si Jago Merah Mengamuk di Pasar Manonda Palu, Titik Terang Penyebab Kebakaran Masih Gelap