Novel mengapresiasi ini. Masyarakat tidak lagi pasif. Mereka memantau sendiri kondisi hutan. Rekaman satelit jadi bukti kuat. "Semakin banyak orang mengawasi praktik merusak lingkungan," katanya dengan nada optimis.
Dampaknya luar biasa besar. Pemerintah dan penegak hukum tidak bisa berkelit. Tidak ada lagi pembelaan "kami tidak tahu." Bukti visual tersebar luas. Data terbuka untuk publik.
Partisipasi warga ini penting. Mereka jadi mata dan telinga tambahan. Laporan dari masyarakat memaksa aparat bergerak. Transparansi informasi menciptakan akuntabilitas baru.
-
Apa Langkah Konkret yang Harus Diambil Pemerintah?
Bantuan masih terhambat. Korban masih menunggu. Novel mendesak pemerintah bertindak cepat.
"Segera tolong yang belum tertolong," ujarnya dengan urgency tinggi. Perbaikan infrastruktur harus dimulai sekarang. Pemulihan ekosistem tidak bisa ditunda. Semuanya butuh aksi segera, bukan sekadar janji.
Distribusi bantuan terganjal birokrasi. Ini ironis. Di saat darurat, prosedur malah memperlambat. Novel menyindir halus: efisiensi harus jadi prioritas. Korban tidak bisa menunggu lama.
Ada perundang-undangan yang mengatur eksploitasi sumber daya alam. Ada aturan tata kelola hutan. Semuanya jelas. "Hutan dijadikan penyangga keseimbangan lingkungan," tegas Novel. Tapi implementasinya? Masih jauh panggang dari api.
Baca Juga: Konvoi Truk Sawit Ramai di Aceh, Warga Korban Banjir Masih Bersih Lumpur