Eks Penyidik KPK Bongkar Modus Persekongkolan Pejabat-Korporasi Tambang Penyebab Banjir Sumatera

Sulawesitoday - Mantan petinggi KPK bongkar modus persekongkolan pejabat dengan korporasi tambang yang berujung bencana ekologis.

Banjir bandang menerjang Sumatera. Tanah longsor merenggut nyawa. Di balik tragedi itu, Novel Baswedan mencium aroma busuk. Bukan sekadar kelalaian, tapi dugaan korupsi sistematis.

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu tegas. Perizinan tambang dan perkebunan harus diaudit ulang. "Ada yang salah dalam proses," ujarnya dalam podcast di kanal YouTube Media Novel Baswedan, Jumat (12/12/2025).

Novel menyoroti celah fatal. Izin diberikan tanpa pertimbangan matang. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) cuma formalitas kertas. "Perizinan harus betul-betul mencermati lingkungan," tegasnya dengan nada datar namun menusuk.

Sistem pengawasan? Nihil. Kontrol lapangan? Kosong melompong. Itulah yang terjadi selama ini, kata Novel. Regulasi ada, tapi implementasi macet di tengah jalan.

• Kapan Perizinan Tambang Jadi Urusan KPK?

Pertanyaan ini krusial. Novel punya jawaban gamblang.

Jika perusahaan melanggar aturan, ada pidana dalam UU Kehutanan. Ada sanksi dalam UU Lingkungan Hidup. Namun situasi berubah drastis ketika ada persekongkolan. "Kalau bersekongkol dengan pejabat pemberi izin, itu ranah korupsi," tegas mantan penyidik yang bertugas enam tahun di KPK itu.

Persekongkolan mengubah segalanya. Bukan lagi pelanggaran administratif biasa. Tapi kejahatan ekstra ordinary. Penanganannya pun berbeda total—menggunakan instrumen UU Tipikor, bukan sekadar UU sektoral.

Novel memberi contoh konkret. Pejabat yang membuat regulasi. Pejabat pemberi izin. Pejabat pengawas. Jika mereka kongkalikong dengan korporasi, maka tindak pidana korupsi terjadi. Kerugian negara bisa dihitung. Kerusakan lingkungan bisa dikuantifikasi.

• Bagaimana Menghitung Kerugian Negara dari Kerusakan Lingkungan?

Metodologi social cost menjadi kunci. Kejaksaan Agung sudah mengembangkannya. Novel melihat ini sebagai terobosan penting.

Kerugian tidak sekadar angka nominal. Ada dimensi ekonomi yang hilang. Ada potensi yang tak bisa dimanfaatkan lagi. "Kerugian dari dampak kerusakan yang terjadi," jelas Novel, "plus biaya rehabilitasi untuk kembalikan kondisi semula."

Hitung punya hitung, nilainya fantastis. Triliunan rupiah bisa menguap. Ekosistem rusak permanen. Masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Dan yang paling tragis: nyawa melayang sia-sia.

Metode ini membuka jalan baru. Korupsi lingkungan bisa dituntut dengan angka pasti. Tidak ada lagi alasan "kerugian tidak terukur." Semua bisa dikuantifikasi secara ilmiah.

Kenapa Masyarakat Kini Lebih Vokal Mengawasi?

Teknologi mengubah permainan. Citra satelit kini mudah diakses. Perubahan hutan terlihat jelas dari angkasa.