"Kami akan laporkan secara berjenjang ke pimpinan dan menentukan apakah akan banding," jelas Mahendra. Jika banding diajukan, itu bisa menjadi langkah simbolis untuk memperlihatkan sikap tegas atas kerugian negara dan praktik ilegal ini.
David Kurniawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Minerba, mengapresiasi sinergi antara Ditjen Minerba, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Negeri Ketapang yang memungkinkan kasus ini terungkap. Namun, ia juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak.
"Masifnya pencurian sumber daya alam seharusnya jadi perhatian serius," kata David.
Publik Menuntut Transparansi dan Keadilan
Vonis ini menambah daftar panjang kasus-kasus sumber daya alam yang dinilai tidak adil dalam penegakan hukumnya. Netizen merasa kecewa dengan apa yang mereka anggap sebagai perbedaan perlakuan antara WNA dan WNI. Banyak yang meminta transparansi dari pihak terkait dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan alam Indonesia.
Apakah langkah banding akan diambil atau tidak, masih harus ditunggu hingga batas waktu tujuh hari ke depan. Satu hal yang pasti: publik ingin kepastian bahwa kerugian besar seperti ini tidak akan berakhir dengan vonis ringan.