Sulawesitoday - DPR melalui Komisi I menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis yang terjadi di Desa Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melibatkan sejumlah oknum prajurit TNI. Dalam serangan tersebut, satu warga sipil dilaporkan tewas dan enam lainnya terluka. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa insiden ini tak hanya memprihatinkan, tetapi juga menuntut penyelidikan mendalam.
"Kita tentu menyesali kejadian tersebut mengapa harus terjadi, dilakukan oleh sejumlah oknum TNI. Padahal, TNI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," ujar Heryawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Budi Arie di Bawah Pengawasan Kapolri, Terkait Kasus Judi Online Komdigi!
Masyarakat, khususnya warga Desa Selamat, berduka atas kepergian Raden Barus, yang tewas dengan sejumlah luka bekas serangan. Bahkan, dalam upaya warga membawa jenazah korban menuju markas batalyon TNI Armed 2105, mereka dihalangi oleh truk-truk TNI. Kejadian ini memicu kemarahan warga yang kemudian menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak TNI.
“Tentara datang banyak, asal siapa yang buka pintu langsung diserang. Kami tidak tahu bagaimana menghadapi ini, tidak ada kami bermusuhan dengan Armed,” ungkap salah satu warga, Herna.
Baca Juga: Tambang Ilegal di Sekotong Rugikan Negara Triliunan: KPK dan Prabowo Beri Atensi Khusus
Dalam menanggapi kasus ini, Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta pimpinan TNI untuk segera melakukan penyelidikan. Belum ada rencana rapat dengar pendapat (RDP) khusus dengan Panglima TNI atau KSAD, tetapi Komisi I memastikan bahwa ketika kesempatan RDP datang, kasus ini akan dibahas serius.
"Berikutnya kita tentu meminta kepada pimpinan TNI untuk segera melakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Musababnya harus dicari, sampai ke akar permasalahannya," tambahnya.
Proses hukum atas kasus ini pun menjadi perhatian penting. Mengingat para pelaku adalah tentara aktif, maka mereka akan menghadapi peradilan militer, bukan peradilan sipil. "Hukumnya tentu bukan hukum sipil ya, karena mereka yang melakukan pelanggaran adalah tentara aktif," ujar Heryawan. Dengan proses hukum militer ini, diharapkan ada transparansi penuh untuk memulihkan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Ahmad Heryawan mengungkapkan keyakinannya bahwa TNI, khususnya Mabes TNI, akan menangani kasus ini secara cepat dan tuntas. "Sampai hari ini kita percayakan terlebih dahulu. Biasanya Panglima TNI akan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi," jelasnya.
Warga yang menjadi korban insiden ini tak hanya menderita fisik, tetapi juga trauma yang mendalam akibat kekerasan yang mereka alami. Kehadiran TNI seharusnya menjadi simbol keamanan bagi masyarakat, tetapi tindakan oknum seperti ini justru memunculkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tragedi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi di tubuh TNI agar kekerasan serupa tak terjadi lagi di masa depan.
Kasus ini pun mendapat sorotan luas dari publik dan lembaga-lembaga kemanusiaan, yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait sistem dan pendekatan TNI dalam menjaga kedisiplinan. Jika ingin terus dipercayai sebagai lembaga yang melindungi masyarakat, TNI perlu menunjukkan komitmen untuk menindak tegas oknum yang melanggar dan memastikan bahwa mereka yang bersalah diadili sesuai hukum militer.