Tambang Ilegal di Sekotong Rugikan Negara Triliunan: KPK dan Prabowo Beri Atensi Khusus

Sulawesitoday - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian besar terhadap kasus penambangan emas ilegal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dalam pertemuan koordinasi baru-baru ini di Jakarta, Prabowo dikabarkan meminta agar tindakan tegas segera diambil, terutama terkait dengan penyelundupan emas yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China.

"Presiden sangat serius dalam hal ini. Nomor satu adalah masalah penyelundupan emas," ujar Dian Patria, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinator Pengawas (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan atensi langsung dari kepala negara, harapan untuk penanganan hukum yang lebih kuat dan tuntas tampak semakin besar.

Baca Juga: Rp31,8 Triliun Barang Bukti Narkoba Disita dan Ribuan Tersangka Ditangkap, Polisi Tegas Perang Lawan Narkoba

Kasus tambang ilegal ini memang telah berlangsung lama. Berdasarkan pemetaan KPK, tambang di Sekotong telah beroperasi sejak 2021 di lahan seluas 98,16 hektare, sebagian besar berada di dalam area izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Indotan yang masuk kawasan hutan produksi terbatas. Ironisnya, meskipun terletak di kawasan yang harusnya terlindungi, penambangan terus berjalan tanpa izin sah.

Penggunaan alat-alat berat dan bahan kimia berbahaya dalam tambang ini makin memperparah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Sekotong. "Kami menemukan bahwa alat berat hingga bahan kimia seperti merkuri dan sianida yang dipakai didatangkan dari luar negeri, terutama China," tambah Dian. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap ekosistem sekitar, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, mengingat adanya potensi pencemaran air dan tanah.

Baca Juga: Viral Demi Konten Sosial Media Berujung Tragis! Pemuda Ini Hilang Usai Lompari dari Bendungan Benteng Pinrang

Kerugian negara dari tambang ilegal ini diperkirakan mencapai angka fantastis—sekitar Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun. Tidak heran jika KPK dan sejumlah pihak terkait akhirnya turun tangan menutup titik-titik tambang ilegal yang tersebar di kawasan tersebut. Data menunjukkan, di luar tiga titik yang dikelola oleh TKA, masih ada sekitar 23 titik tambang ilegal lainnya yang ditemukan di Sekotong.

"Negara mengalami kerugian cukup besar akibat praktik tambang ilegal ini," ujar Dian, menegaskan pentingnya tindakan hukum yang segera dan efektif. Beberapa langkah telah dilakukan, mulai dari upaya penutupan tambang bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga dukungan Dinas ESDM NTB.

Baca Juga: Tragedi Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi: Evakuasi Belum Tuntas, Kronologi Masih Misteri

Namun, persoalan ini belum sepenuhnya selesai. Menurut Dian, KPK tengah menunggu penyelidikan lebih lanjut dari Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra. "Semoga pekan ini LHK bisa terbitkan sprindik (surat perintah penyidikan)," ungkapnya. Dengan adanya sprindik, proses penindakan hukum bisa semakin cepat dilakukan, baik kepada pelaku maupun perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, khususnya di Sekotong, adalah tantangan besar. Investigasi ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerugian negara, merusak lingkungan, dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Momen Mencekam Truk Rem Blong Picu Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Prabowo kini memberi perhatian khusus agar pihak kepolisian dan lembaga terkait segera bergerak. Bagi KPK, perhatian dari pemerintah pusat adalah sinyal positif dalam menyelesaikan permasalahan tambang ilegal ini hingga tuntas. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih kuat.

Adakah reformasi tambang yang lebih transparan akan segera muncul? Waktu yang akan menjawabnya, namun jelas saat ini perhatian utama ada pada penuntasan kasus Sekotong.