Kita pun harus bertanya, apakah kebijakan penangguhan hukum ini benar-benar dapat menjaga integritas proses demokrasi?
Di balik retorika kooperatif dan kesepakatan antar lembaga, tersimpan pertanyaan besar tentang keadilan dan akuntabilitas dalam politik lokal.
Kasus pemalsuan tanda tangan yang menimpa oknum DPRD Selayar ini tidak hanya menyangkut satu individu, tetapi mencerminkan tantangan lebih luas dalam memastikan proses hukum berjalan adil di tengah dinamika politik yang kompleks.
Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday.
Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.