Sulawesitoday - pada Senin, 3 Januari 2025, suasana di depan kantor DPRD Kota Palopo dipenuhi oleh semangat perubahan. Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Palopo berkumpul dengan seragam putih.
Mereka membawa spanduk yang menyuarakan keinginan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status PPPK.
Demonstrasi ini merupakan cerminan dari kegelisahan para honorer yang merasa sudah waktunya mendapatkan kejelasan dan penghargaan layak.
Orasi demi orasi menggema melalui pengeras suara. Suara mereka tak hanya lantang, tetapi juga penuh keyakinan.
"Tujuan kami ke sini adalah untuk mendapatkan kepastian. Kami butuh diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Kalaupun belum memungkinkan, setidaknya PPPK paruh waktu dengan gaji setara UMP," ujar Ketua Forum Honorer Palopo, Ahmad.
Pernyataan itu menjadi seruan yang menggelitik banyak pihak untuk berpikir: Apakah sudah saatnya keadilan dalam upah diterapkan bagi seluruh pegawai honorer?
Para demonstran merupakan gabungan tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan pegawai pemerintahan. Mereka merasa bahwa status paruh waktu yang diterima tak jauh berbeda dengan status honorer.
"Saat ini, upah yang kami terima sangat minim. Ada yang hanya Rp 200.000 hingga Rp 500.000, padahal seharusnya kami mendapatkan setidaknya Rp 3.600.000 sesuai UMP," tambah Ahmad dengan nada tegas. Dua kalimat pendek tadi menggambarkan kegetiran sekaligus harapan akan adanya perubahan nyata.
Data menunjukkan hanya 200 honorer dari 2.702 yang berhasil diterima sebagai PPPK penuh waktu. Sisanya pun terpaksa menerima status PPPK paruh waktu. Ahmad menekankan bahwa masalah tidak hanya soal jumlah, tetapi juga keadilan upah yang harus diratakan.
"Banyak rekan kami bahkan tidak tercatat dalam database BKN. Inilah yang mendorong kami ke DPRD, demi kejelasan dan pemerataan hak," jelasnya lagi.
Di sisi lain, kehadiran aparat satpol PP di depan kantor DPRD menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban. Meskipun demikian, atmosfer di lapangan terasa hangat dan penuh semangat perjuangan.
Baca Juga: Lima Polisi Jadi Tersangka Kematian Tahanan di Kota Palu: Penyelidikan Berjalan, Keadilan Ditagih
Demonstran tak segan menggunakan kalimat retoris untuk mengajak masyarakat berpikir kritis, mempertanyakan mengapa masih terjadi ketidaksetaraan dalam sistem kepegawaian.
Kisah ini seolah mengingatkan kita pada analogi sebuah pertunjukan orkestra. Setiap nada memiliki peran penting, dan ketidakseimbangan hanya akan menghasilkan irama yang kacau.