Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto Sebut Pembentukan Pansus WP dan WPR Parigi Moutong Menunggu Kehadiran Fraksi Gerindra

Penetapan WP dan WPR bukan urusan teknis semata. Ada dimensi keadilan ruang yang lebih besar. Masyarakat di 53 titik lokasi berpotensi kehilangan akses terhadap lahan produktif mereka. Konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga pergeseran mata pencaharian bisa menjadi konsekuensi.

Sayutin Budianto menekankan hal ini berkali-kali. "Pansus dibutuhkan agar kita tidak salah ambil keputusan. Yang berbicara di sini bukan sekadar titik tambang. Tapi nasib warga," katanya.

Dengan masuknya NasDem sebagai fraksi yang menekankan audit substansi, arah kerja Pansus diperkirakan tidak akan hanya bersifat politis. Ada harapan bahwa tim ini akan bekerja berbasis investigasi kebijakan. Menelusuri celah administrasi. Mengaudit keabsahan prosedur. Dan yang terpenting, memastikan kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi ekspansi wilayah tambang.

Baca Juga: Empat Fraksi DPRD Parigi Moutong Sepakat Bentuk Pansus, Satu Absen Jadi Alasan Penundaan