Sulawesitoday - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal menjadi momen istimewa di Sulawesi Tengah. Ribuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) akan menjadi bagian penting dari pesta demokrasi ini.
Mereka, yang biasanya dianggap di pinggiran masyarakat, kini mendapat kesempatan untuk turut menentukan arah kepemimpinan daerah mereka.
Baca Juga: Komisi III Geram Bandar Narkoba dari Kalangan APH Harus Dipecat Tanpa Hormat
"Ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan prinsip demokrasi yang inklusif," ungkap Hermansyah Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Menurutnya, hak suara adalah milik semua warga negara, tanpa terkecuali.
Data yang Mengejutkan
Menurut data yang dikeluarkan pada 22 November 2024, sebanyak 4.074 warga binaan di Sulteng telah terdaftar sebagai pemilih potensial. Dari jumlah tersebut, 3.715 di antaranya berhak memilih Gubernur, 1.587 untuk Bupati, dan 712 orang untuk Walikota.
Baca Juga: SKB CPNS Kemenkumham Sulteng Selesai, Seleksi Ketat Demi Pengayoman Berkualitas
Pendataan ini bukan pekerjaan mudah. Melibatkan koordinasi yang intens antara Divisi Pemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, proses ini memakan waktu dan tenaga. Bahkan, di beberapa Lapas dan Rutan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus akan dihadirkan untuk memfasilitasi hak pilih warga binaan.
Bukan hanya dari sisi KPU, pihak Kemenkumham Sulawesi Tengah juga terlibat aktif dalam memastikan semua berjalan lancar. Persiapan terus dimatangkan bersama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta dukungan dari TNI dan Polri.
Baca Juga: Unik, Guru-guru Ini Kompak Berpakaian Ala Siswa di Hari Guru hingga Bikin Heboh Dunia Maya
“Kami sangat antusias menyambut pelaksanaan Pilkada di Lapas dan Rutan. Ini adalah momentum penting bagi warga binaan untuk turut serta dalam menentukan masa depan bangsa,” tegas Hermansyah Siregar.
Menghadapi Tantangan di Lapangan
Tentu saja, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Pengawasan yang ketat dibutuhkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, terutama oleh petugas yang terlibat langsung di lapangan. Hermansyah menyampaikan komitmennya untuk menjaga integritas proses pemilihan ini.
Baca Juga: Pidato Berani Kepala Sekolah Sebut Pacaran Itu Buang Waktu, Jomblo Lebih Kuat Mentalnya
Artikel Terkait
Bali Masuk Daftar Destinasi Tak Layak Kunjung, Apakah Ini Akhir Pariwisata Pulau Dewata
Pidato Berani Kepala Sekolah Sebut Pacaran Itu Buang Waktu, Jomblo Lebih Kuat Mentalnya
Unik, Guru-guru Ini Kompak Berpakaian Ala Siswa di Hari Guru hingga Bikin Heboh Dunia Maya
SKB CPNS Kemenkumham Sulteng Selesai, Seleksi Ketat Demi Pengayoman Berkualitas
Komisi III Geram Bandar Narkoba dari Kalangan APH Harus Dipecat Tanpa Hormat