Sulawesitoday - Di tengah riuh mobilitas warga Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Sulawesi Tengah menggandeng peran utama Bandara Mutiara SIS Aljufrie Palu demi memoles kualitas layanan publik dan penguatan budaya hukum. Senin siang (26/5/2025), suasana ruang kerja Kepala Kanwil, Rakhmat Renaldy, dipenuhi nuansa hangat saat menerima kehadiran Kepala Bandara, Prasetiyohadi, yang baru mengemban tugas sejak 10 Mei lalu.
“Bandara adalah wajah daerah,” tegas Rakhmat Renaldy di awal audiensi. “Sinergi lintas sektor mutlak diperlukan agar masyarakat merasakan kemudahan akses dan kepastian hukum secara bersamaan.” Di hadapan jajaran kepala divisi Kemenkum HAM, ia merinci potensi kolaborasi: dari promosi hak kekayaan intelektual para pelaku usaha lokal hingga pelatihan reguler soal etika dan prosedur hukum bagi petugas bandara.
Prasetiyohadi menyambut antusias gagasan tersebut. Ia menegaskan, pelayanan di pintu masuk provinsi tidak boleh bekerja sendiri. “Kami siap membuka ruang inovasi—mulai sistem informasi HKI terpadu di terminal hingga kampanye anti-pelanggaran hukum bagi penumpang dan stakeholder,” ucapnya.
Selain itu, pembicaraan menyentuh pembangunan fasilitas dukungan, seperti pojok konsultasi hukum kilat dan loket pelayanan terpadu Kemenkum HAM di area publik bandara. Kedua pihak sepakat merumuskan nota kesepahaman (MoU) sebagai payung kerja sama resmi, dengan target penandatanganan pada kuartal III 2025.
Kendati fokus audiensi tertuju pada aspek layanan, Rakhmat Renaldy mengingatkan pentingnya sinergi dalam konteks keamanan dan reputasi bandara. “Bagaimana pun, pelanggaran kekayaan intelektual bukan hanya soal legalitas, tetapi cermin komitmen kita terhadap pelayanan unggul,” paparnya.
Sebagai gerbang utama di Sulawesi Tengah, Bandara Mutiara SIS Aljufrie diharapkan menjadi contoh integrasi fungsi institusi pemerintahan. Rencana lanjutan mencakup pelibatan perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum untuk mengawal program edukasi, serta evaluasi bersama triwulanan.
Baca Juga: Setelah Penantian Panjang, 300 ASN PPPK Kemenag Dilantik Tahap I Formasi 2024
Audiensi hari ini menandai langkah awal rangkaian program strategis yang menjanjikan manfaat nyata. Rakhmat Renaldy menutup pertemuan dengan optimisme: “Dengan komunikasi terus-menerus, kita wujudkan Sulawesi Tengah yang maju, tertib hukum, dan terdepan dalam layanan publik.”
Kini, arah sinergi telah ditetapkan. Langkah konkret kedua lembaga menanti implementasi—untuk Sulawesi Tengah yang semakin berdaya dan berwibawa di mata nasional.