Sulawesitoday - Erwin Burase tahu betul bedanya keinginan dan kebutuhan. Baginya, pembangunan bukan soal apa yang dimaui kepala daerah dari balik meja empuk di kantor bupati. Pembangunan haruslah apa yang diteriakkan rakyat dari pematang sawah dan kebun durian.
Sabtu kemarin (4/4/2026), di Desa Palasa Tangki, Bupati Parigi Moutong itu berdiri di depan warganya. Tidak ada jarak. Ia datang untuk Halal Bihalal, tapi isinya lebih mirip kuliah lapangan soal ekonomi kerakyatan.
"Program itu harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan pimpinan daerah," tegas Erwin.
Kalimat itu pendek, tapi dalam. Erwin sedang mempraktikkan gaya bottom-up. Sebuah kebiasaan lama yang ia bawa sejak masih berkantor di DPRD Provinsi: mendengar lebih banyak, memerintah lebih sedikit.
Logika Durian dan Gerbang Desa
Visi besar "Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan" tidak dibiarkan mengawang di langit. Erwin membumikannya lewat program Gerbang Desa. Senjatanya? Durian.
Ia sadar betul, durian dari Parigi Moutong bukan sekadar buah. Itu adalah emas hijau. Kualitasnya sudah diakui sebagai yang terbaik di tanah air. Bahkan, aromanya sudah sampai ke pasar ekspor.
"Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama," ujarnya.
Namun, Erwin tidak ingin rakyat bergerak sendiri. Ia mendorong pembentukan koperasi desa. Logikanya sederhana: rakyat punya lahan, koperasi punya manajemen, pemerintah punya akses. Meski ia mengakui, urusan lahan dan aset desa masih menjadi sandungan yang harus segera dibereskan.
Empat Pilar: Dari Tas Sekolah hingga Urusan Jenazah
Di tangan Erwin, tata kelola pemerintahan digeser menjadi urusan pelayanan dasar. Ada empat pilar yang ia jaga: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan birokrasi.
Di sektor pendidikan, urusannya konkret. Bukan soal kurikulum yang rumit, tapi soal beban orang tua. Siswa SD dan SMP kini dibekali perlengkapan sekolah gratis. Bahkan, sekolah keagamaan pun mulai dilirik untuk mendapatkan porsi serupa.
Urusan nyawa lebih krusial lagi. Di Parigi Moutong, sakit tidak boleh jadi beban finansial.
"Tidak boleh ada masyarakat yang terbebani biaya kesehatan. Mulai dari transportasi pasien hingga pemulangan jenazah, semua sudah ditanggung pemerintah daerah," jelasnya.