Sulawesitoday - Nasib gizi anak didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Parigi Moutong kini bergantung pada selera kebijakan lembaga masing-masing.
Pemerintah daerah melihat kondisi ini menghambat pemerataan program penyediaan makanan tambahan bagi para siswa.
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud Parimo, Dahniar, mengamati ketimpangan ini terutama pada sekolah milik swasta. Kebijakan menu sehat biasanya ditentukan secara mandiri oleh yayasan yang mengelola sekolah.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi Siswa Parimo, Tak Ada Lagi Stigma Sekolah Favorit Berkat Program Sister School
"Untuk PAUD swasta, kebijakan terkait makanan tambahan biasanya ditentukan oleh yayasan masing-masing," ujar Dahniar saat ditemui di Parigi.
Padahal peluang sekolah untuk meningkatkan gizi siswa terbuka lebar lewat jalur resmi. Sekolah negeri maupun swasta punya hak sama dalam menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan.
Dahniar menyebut uang negara itu bisa dialokasikan untuk program Pemberian Makanan Tambahan.
Namun, lagi-lagi implementasi di lapangan harus tunduk pada aturan main internal pengelola lembaga.
Kabar baiknya, pemerintah pusat menyiapkan tambahan amunisi lewat Program Indonesia Pintar tahun ini.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin yang sedang menempuh pendidikan dini.
Baca Juga: Disdikbud Parimo Garap PPKD Terbaru, Targetkan Kebijakan Budaya Tepat Sasaran
Bantuan ini punya syarat yang sangat ketat dan tidak main-main. Keberhasilan pencairan dana sangat bergantung pada jemari operator sekolah saat mengisi sistem Dapodik.
Dahniar mengingatkan agar data penerima manfaat seperti pemegang kartu PKH dan KIP masuk secara akurat. Kesalahan kecil dalam input data bisa membuat hak anak-anak kurang mampu hilang seketika.
"Jika data tidak akurat, maka potensi bantuan tidak bisa tersalurkan secara maksimal," tegas Dahniar menutup pembicaraan.