Pemkab Parigi Moutong sosialisasikan Perbup 51/2024 dan 19/2025 untuk transformasi birokrasi profesional berbasis kinerja.
Konsultasi publik pertama KLHS Revisi RTRW Parigi Moutong hadirkan rekomendasi konkret untuk pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Fraksi Gerindra DPRD Parimo kembalikan usulan Pansus WPR ke Pemda. Golkar yang jadi pengusul utama justru minta penundaan kajian
Fraksi Gerindra menuntut keseimbangan antara infrastruktur dan SDM dalam sidang APBD. Wakil Bupati janji proporsional sesuai fiskal.
Fraksi NasDem nilai proyeksi APBD Parimo 2026 Rp1,7T realistis, tapi tekankan inovasi PAD dan belanja prioritas untuk rakyat.
Fraksi Perindo tekankan disiplin fiskal dan prinsip money follow program dalam KUA 2026 Parigi Moutong. UMKM harus dilindungi.
Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi keharusan. Bukan lagi
Fraksi Keadilan Rakyat menyoroti porsi belanja modal. Kebutuhan infrastruktur dasar masih menumpuk. Jalan rusak di pelosok.
DPRD Parigi Moutong ungkap tantangan fiskal 2026. Belanja operasi dominan, modal minim. Komoditas unggulan jadi solusi.
Ni Leli Pariani gelisah. Anggota DPRD Parigi Moutong ini terus terang pesimis. Warga hanya akan menyaksikan mimpi pembangunan