Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong Tuntut Belanja Modal Naik Bertahap, Infrastruktur Dasar Masih Minim

Sulawesitoday - Rapat paripurna bergulir. Selasa, 11 November 2025. Gedung DPRD Parigi Moutong menyaksikan perdebatan tajam soal anggaran. Fraksi Keadilan Rakyat mendesak. Belanja modal harus naik. Infrastruktur daerah masih tertinggal.

Pandangan tertulis fraksi tegas. Apresiasi diberikan untuk KUA 2026. Dokumen sudah sesuai Permendagri 86/2017. Selaras dengan RPJPD dan RPJMD. Pokok pikiran DPRD terakomodasi. Namun ada catatan krusial. Konsistensi RKPD dan KUA perlu dijaga ketat.

Proyeksi pendapatan 2026 mencapai Rp1,720 triliun. Belanja daerah direncanakan Rp1,713 triliun. Surplus tipis Rp7 miliar. Angka yang memancing tanya. Apakah cukup untuk pembangunan? Fraksi menyoroti porsi belanja modal. Kebutuhan infrastruktur dasar masih menumpuk. Jalan rusak di pelosok. Jembatan rapuh di desa terpencil. Fasilitas kesehatan minim.

"Belanja modal harus ditingkatkan bertahap," tegas pandangan fraksi. Pembiayaan daerah Rp7 miliar jadi sorotan. Penyertaan modal diminta selektif. Analisis manfaat harus jelas. Investasi pemerintah daerah tak boleh gegabah.

• Apakah RPJMD 2025-2029 Sudah Menyentuh Realitas?

Catatan fraksi melebar ke RPJMD. Dokumen lima tahunan itu digugat. Apakah sudah berbasis kondisi riil? Indikator konkret masih kabur. Pengukuran capaian pembangunan perlu diperjelas. Integrasi tata ruang dengan kebijakan pembangunan lemah.

Partisipasi masyarakat jadi kunci. Forum konsultasi publik diklaim sudah berjalan. Dari tingkat desa hingga akademisi. Pelaku usaha sampai kelompok masyarakat. Tapi apakah benar inklusif? Adaptasi terhadap risiko bencana perlu penguatan. Dinamika sosial ekonomi daerah terus berubah cepat.

Wakil Bupati Abdul Sahid merespons. Nada diplomatis terdengar. "Kami sependapat soal efektivitas perencanaan," ujarnya. Konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS dijanjikan. Porsi belanja modal akan diperbesar. Prinsip efisiensi jadi pegangan. Prioritas pada sektor strategis. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Penyertaan modal akan dikaji ketat. Kelayakan dan manfaat ekonomi jadi ukuran. Kajian mendalam dijanjikan sebelum investasi. Komitmen terdengar meyakinkan. Tapi pertanyaannya: apakah akan terealisasi?

• Pajak Daerah: Adil atau Memberatkan?

Perubahan Perda 7/2023 tentang Pajak dan Retribusi jadi pembahasan panas. Fraksi Keadilan Rakyat mengingatkan. Prinsip keadilan harus dijaga. Kepastian hukum tak boleh diabaikan. Akuntabilitas wajib transparan.

Kebijakan pajak jangan sampai mencekik. Pelaku usaha kecil harus dilindungi. Masyarakat berpenghasilan rendah perlu perhatian. Potensi lokal harus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi daerah jadi tujuan utama.

Pemerintah kabupaten berjanji. Sistem digitalisasi akan diterapkan. Keseimbangan antara PAD dan perlindungan usaha kecil dijaga. Abdul Sahid menegaskan komitmen itu. "Kami tidak akan membebani rakyat kecil," katanya dengan yakin.

RPJMD dilengkapi indikator capaian. Pengurangan kemiskinan jadi target. Pemerataan infrastruktur diprioritaskan. Peningkatan kualitas layanan dasar dijanjikan. Forum konsultasi publik diklaim melibatkan semua pihak. Dari akademisi hingga pelaku usaha lokal.

Namun skeptisisme tetap menggantung. Janji-janji serupa sering terdengar. Realisasi di lapangan sering mengecewakan. Parigi Moutong butuh lebih dari sekadar dokumen perencanaan. Aksi nyata dan komitmen kuat jadi kunci.

Rapat paripurna itu mencerminkan tarik ulur kepentingan. Antara ambisi pembangunan dan keterbatasan anggaran. Antara tuntutan rakyat dan kapasitas pemerintah. Pertanyaan besarnya sederhana: akankah Parigi Moutong mampu keluar dari jerat kemiskinan infrastruktur? Ataukah akan tetap tertinggal dalam bayang-bayang pembangunan yang tak kunjung merata?