Sulawesitoday - Sepuluh tahun bukan waktu singkat. Namun bagi Kecamatan Moutong, satu dasawarsa terlewati tanpa sentuhan aspal di jalanan mereka. Keluhan ini disuarakan Sutoyo, Anggota DPRD Parigi Moutong, dalam laporan reses yang menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Sutoyo blak-blakan menyampaikan kekecewaan. "Setiap tahun kami suarakan," ungkapnya. Pembangunan infrastruktur Moutong mandek. Jalan masih tanah. Air bersih susah didapat. Janji tinggal janji.
-
Apa Kata Dokumen RTRW Soal Pembangunan?
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya jadi panduan. Dokumen ini menetapkan tiga Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Parigi Moutong. Ketiganya menjadi simpul layanan pemerintahan. Juga pusat administrasi publik.
Namun realitasnya berbeda jauh. Moutong, salah satu dari tiga PKL itu, justru terabaikan. Infrastrukturnya tak pernah tersentuh pengaspalan. Ironisnya, dokumen perencanaan sudah jelas. Tinggal eksekusinya yang mangkrak.
"Minta konsisten saja," desak Sutoyo. Akomodasi usulan dari kecamatan harus merata. Ketiga PKL wajib mendapat perhatian seimbang. Bukan hanya di kertas saja.
Pemerintah daerah diminta melihat ulang dokumen RTRW. Pembangunan harus sesuai dokumen resmi. Jangan sampai ada wilayah terpinggirkan. Apalagi yang sudah ditetapkan sebagai PKL.
-
Ancaman Demo Warga, Bukti Ketimpangan Makin Kentara?
Ketidakmerataan pembangunan bukan cuma soal angka. Ini tentang keadilan sosial. Sutoyo mengingatkan potensi gejolak sosial. "Jangan sampai ada demo dari warga," tegasnya. Kalimat sederhana namun sarat makna.
Ketimpangan infrastruktur memicu kecemburuan. Warga Moutong melihat daerah lain berkembang. Sementara kampung mereka stagnan. Jalan berlubang, becek saat hujan. Debu beterbangan musim kemarau.
Kondisi ini bukan rahasia. Setiap reses, keluhan sama terdengar. Sepuluh tahun berturut-turut. Namun seperti angin lalu saja. Tak ada tindakan konkret.
Demo bisa jadi pilihan terakhir. Ketika aspirasi diabaikan bertahun-tahun. Ketika pemerintah tutup telinga. Warga punya hak menyuarakan ketidakpuasan.
Sutoyo berharap tak sampai ke situ. Pemerintah harus responsif. Dengarkan suara rakyat sebelum terlambat. Sebelum kesabaran habis.
-
SPAM Moutong: Masalah Air yang Tak Kunjung Rampung
Infrastruktur bukan cuma jalan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sama pentingnya. Di Moutong, masalah air jadi perkara serius. Warga susah dapat air bersih. SPAM yang ada belum maksimal.
"Masalahnya susah dapat air," jelas Sutoyo. Kalimat pendek tapi menggambarkan penderitaan. Air kebutuhan pokok manusia. Tanpa air, hidup tersiksa.
SPAM Moutong perlu evaluasi menyeluruh. Kenapa tidak maksimal? Apakah kapasitasnya kurang? Atau distribusinya bermasalah? Pemerintah harus turun langsung. Lihat kondisi riil di lapangan.
Artikel Terkait
Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Titik Terburuk Polri, Beri Waktu 3 Bulan untuk Reformasi Total
Berkunjung ke Kediri? Ini 3 Hotel Paling Populer yang Direkomendasikan!
Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong Tegaskan Siap Bahas Pansus WP dan WPR, Golkar Justru Mundur
DPD NasDem Parigi Moutong di HUT Ke-14, Konsisten Bawa Arus Perubahan
Perampingan OPD Parimo Mentok Aturan Teknis, 16 Lelang Jabatan Tetap Jalan Meski Wacana Efisiensi Bergulir