Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong Tegaskan Siap Bahas Pansus WP dan WPR, Golkar Justru Mundur

Sulawesitoday - Di tengah polemik penambahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mencuat keras, Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong justru menunjukkan konsistensi berbeda. Sementara Fraksi Golkar—pengusul utama Panitia Khusus (Pansus)—tiba-tiba mundur selangkah, Fraksi Keadilan Rakyat malah mempertegaskan kesiapannya. Rapat paripurna Selasa, 11 November 2025, menyaksikan dinamika politik yang tak terduga.

Perubahan sikap itu menarik perhatian. Golkar dulunya gencar. Kini mereka meminta penundaan. "Fraksi Golkar diminta pimpinan partai tunda pembentukan Pansus," ujar Imam Muslihun, Anggota Fraksi Golkar. Alasannya? Perlu pengkajian lebih dalam. Tentang Wilayah Pertambangan (WP). Juga soal WPR yang melonjak.

Dari 16 titik awal. Kini jadi 53 titik. Penambahan itu menciptakan keresahan. Publik bertanya-tanya. Transparansi mana yang dijanjikan?

Kenapa Golkar Mundur dari Usulan Sendiri?

Imam mengakui ada yang janggal. Usulan pembentukan Pansus sebelumnya belum melalui jalur resmi. Konsultasi dengan pimpinan Partai Golkar terlewat. "Masih sebatas inisiatif internal fraksi," jelasnya di Gedung DPRD Parimo. Namun ia menegaskan komitmen. "Kami tetap konsisten. Pansus akan kami usulkan. Tapi tunda dulu. Sampai kajian menyeluruh selesai."

Penundaan ini datang di saat krusial. Tepat jelang penetapan Pansus WPR. Publik sudah mengantisipasi langkah konkret. Ekspektasi tinggi terbangun. Lalu datang pengereman mendadak. Apakah ini strategi politik? Atau memang kehati-hatian prosedural? Pertanyaan itu menggantung.

Di sisi lain, sikap Golkar menciptakan ruang tafsir. Ada yang melihatnya sebagai langkah bijak. Ada pula yang menganggap mundur karena tekanan. Dalam politik lokal, sinyal seperti ini tak pernah sederhana. Selalu ada lapisan tersembunyi. Motif yang tak terucap.

Bagaimana Respons Fraksi Lainnya?

Ketua Fraksi Perindo, Arnol Aholai, menanggapi dengan tenang. Fraksinya tetap di jalur awal. "Perindo sejak awal sudah mengusul," katanya tegas. Jika memang perlu kajian dulu? "Kami tidak masalah," lanjut Arnol. "Tinggal dijadwalkan ulang. Entah Jumat atau pekan depan."

Pernyataan Arnol menunjukkan fleksibilitas. Namun juga ketegasan. Perindo tak akan mundur dari komitmen pengawasan. Mereka siap menunggu. Asal prosesnya tetap berjalan.

Wardi, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyuarakan hal serupa. Surat resmi sudah dikirim ke Ketua DPRD. Isinya? Kesiapan penuh. "Kami siap kapan pun," tegasnya. "Jika fraksi lain sudah sepakat." Komitmen PKB tak tergoyahkan. Mereka menunggu momentum tepat. Untuk mendorong pembentukan Pansus.

Dua fraksi ini menunjukkan soliditas. Meski Golkar mundur sementara. Dorongan pengawasan tetap hidup. Api kritisisme belum padam.

Fraksi Keadilan Rakyat: Konsisten Sejak Awal

Mohamad Fadli, Ketua Fraksi Keadilan Rakyat, punya pandangan berbeda. Fraksinya sebenarnya lebih dulu bergerak. "Kami sejak awal usulkan hak angket," ungkapnya. Bukan sekadar Pansus biasa. Tapi mekanisme pengawasan lebih tajam. Untuk menyelidiki polemik WP dan WPR secara menyeluruh.