Fraksi Golkar di Parlemen Soroti Ruang Fiskal Menyempit, Parigi Moutong Andalkan Komoditas Unggulan untuk Kemandirian Ekonomi Daerah

Sulawesitoday - Kabupaten Parigi Moutong tengah menghadapi dilema fiskal serius. Rapat Paripurna DPRD, Selasa (11/11/2025), membuka fakta mengejutkan. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp1,72 triliun. Hampir seimbang dengan belanja. Ruang gerak keuangan menipis drastis.

Fraksi Golkar DPRD membawa catatan kritis. Pembahasan KUA-PPAS 2026 bukan ritual rutin semata. Ini momentum reflektif menghadapi tekanan anggaran. Proyeksi pendapatan Rp1.720.011.919.287 berhadapan dengan belanja Rp1.713.011.919.287. Selisihnya tipis. Nyaris tak ada celah untuk bernapas.

Yang lebih mencemaskan, struktur belanja timpang. Belanja operasi menelan Rp1,38 triliun lebih. Angka ini terlalu dominan. Sementara belanja modal hanya Rp23,18 miliar. Proporsi ini dinilai belum mampu mengejar ketertinggalan infrastruktur. Pembangunan jadi lambat.

Beban fiskal bertambah berat. Kebijakan nasional tentang PPPK menjadi dalang. Kewajiban mengangkat tenaga honorer membebani kas daerah. Namun bukan berarti pemerintah diam. Bupati terus berkomunikasi dengan pusat. Mencari celah solusi bersama.

• Komoditas Unggulan Jadi Tumpuan, Benarkah Efektif?

Fraksi Golkar mengusulkan strategi bertahan. Penguatan sektor ekonomi produktif jadi prioritas. Durian, kelapa, kakao, dan perikanan diandalkan. Potensi lokal harus dimaksimalkan. Bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk bertahan hidup.

Optimalisasi kerja sama dengan pemerintah pusat ditargetkan. Peningkatan PAD lewat digitalisasi pajak dicanangkan. Pengembangan kemitraan investasi dengan swasta juga. UMKM desa harus diberdayakan optimal. Semua langkah ini demi satu tujuan: kemandirian fiskal daerah.

Wakil Bupati Abdul Sahid merespons positif. Pemda sependapat tantangan ini butuh inovasi. Efisiensi belanja operasi terus diupayakan. Sebagian anggaran akan dialihkan ke belanja modal. Fokus pada infrastruktur dasar dan ekonomi rakyat.

Pemerintah kabupaten menyiapkan kebijakan baru. Klasterisasi komoditas unggulan berbasis potensi wilayah. Durian montong akan dikembangkan serius. Perikanan pesisir ditingkatkan. Revitalisasi kakao dan kelapa rakyat dipercepat. Program strategis nasional di pertanian dan kelautan dikejar.

• Program Gerbang Desa, Slogan atau Aksi Nyata?

RPJMD 2025-2029 membawa arah baru. Gerbang Desa jadi roh utama pembangunan. Program ini dipandang revolusioner. Lima tahun ke depan bergantung padanya. Kapasitas pemerintah desa harus diperkuat signifikan.

Fraksi Golkar menegaskan pentingnya program ini. Pengembangan komoditas unggulan lewat desa. Peningkatan peran koperasi sebagai agen pertumbuhan. Ekonomi desa harus bangkit dari bawah. Bukan lagi jadi beban, tapi motor penggerak pembangunan.

Abdul Sahid menegaskan komitmen pemerintah. Gerbang Desa bukan sekadar jargon. Program ini akan jadi gerakan nyata. Peningkatan kapasitas pemerintah desa prioritas utama. Pembangunan desa produktif dipercepat. Koperasi dan UMKM lokal didorong jadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

• Perubahan Perda Pajak, Solusi atau Beban Baru?

Pembahasan Raperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 jadi agenda penting. Regulasi pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan. Fraksi Golkar melihat ini sebagai peluang. Momentum menuju kemandirian fiskal lebih kokoh.

Potensi lokal harus jadi sumber PAD baru. Komoditas unggulan seperti durian, kelapa, kakao, dan udang vaname potensial. Kontribusi mereka terhadap kas daerah harus dimaksimalkan. Tanpa memberatkan rakyat kecil tentunya.

Pemda menjawab dengan prinsip jelas. Penyesuaian kebijakan pajak harus adil. Kemandirian fiskal tanpa menambah beban rakyat. Perubahan Perda diarahkan memperluas basis pajak. Sistem digitalisasi diperkuat maksimal. Kebijakan pajak dan retribusi tetap berkeadilan utama.