Gerindra Parimo Kembalikan Usulan Pansus WPR ke Pemda: Itu Urusan Internal Mereka

Sulawesitoday - Fraksi Gerindra DPRD Parigi Moutong memilih langkah mundur. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut polemik Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah. Alasannya sederhana namun mengejutkan: ini dianggap sebagai urusan penyelesaian masalah internal Pemda.

Keputusan Gerindra ini menambah kerumitan dinamika politik di DPRD Parimo. Pasalnya, sikap ini muncul bersamaan dengan perubahan haluan Fraksi Golkar yang justru meminta penundaan Pansus—padahal sebelumnya mereka menjadi pengusul utama. Drama politik ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap dugaan penambahan titik WPR dari 16 menjadi 53 lokasi.

Mengapa Golkar Tiba-Tiba Ubah Sikap?

Dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa, 11 November 2025, Fraksi Golkar mengejutkan peserta sidang. Anggota Fraksi Golkar, Imam Muslihun, menyampaikan permintaan penundaan pembentukan Pansus WPR. Padahal fraksinya tercatat sebagai salah satu penggagas utama.

"Pimpinan partai minta kami tunda dulu," ujar Imam di Gedung DPRD Parimo. Suaranya terdengar datar. Tanpa emosi berlebih. "Perlu kajian lebih dalam soal WP dan WPR."

Imam menjelaskan lebih lanjut. Pengusulan Pansus sebelumnya belum melalui jalur resmi. Belum ada konsultasi dengan pimpinan Partai Golkar. Masih sebatas inisiatif internal fraksi saja. "Kami tetap konsisten," tegasnya usai sidang. "Pansus akan tetap diusulkan. Tapi tunda dulu. Sampai kajian selesai."

Langkah penundaan ini menuai berbagai spekulasi. Publik bertanya-tanya: ada apa di balik perubahan sikap mendadak ini? Apakah ada tekanan politik? Atau memang murni kehati-hatian prosedural?

Bagaimana Respons Fraksi Lainnya?

Ketua Fraksi Perindo, Arnol Aholai, memilih sikap pragmatis. Pihaknya tetap konsisten mendukung pembentukan Pansus. "Perindo sejak awal sudah mengusul," katanya tegas. "Kalau perlu dikaji dulu, tidak masalah. Tinggal dijadwalkan ulang saja."

Arnol tidak terlihat terganggu dengan dinamika ini. Baginya, yang penting substansi tetap berjalan. Entah Jumat ini atau pekan depan. Yang penting Pansus tetap terbentuk.

Sikap serupa datang dari Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Wardi. Fraksinya siap kapan pun. "Sesuai surat ke Ketua DPRD," ujarnya singkat. "Kami siap jika fraksi lain sudah sepakat."

Sementara itu, Ketua Fraksi Keadilan Rakyat (PKS), Mohamad Fadli, mengingatkan sejarah usulan fraksinya. PKS sejak awal mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki polemik WP dan WPR. Lebih keras dari sekadar Pansus.

"Usulan kami tidak lanjut," kata Fadli dengan nada sedikit kecewa. "Tidak cukup dukungan fraksi." Namun ia tetap menghormati keputusan fraksi pengusul untuk menunda. "Kapan pun dibahas lagi, kami siap ikut."

Apa Latar Belakang Polemik WPR Ini?