Sistem Kerja dan Pakaian Dinas ASN Parimo Diatur Ketat, Ini Langkah Transformasi Birokrasi 2025

Sulawesitoday - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggulirkan dua regulasi strategis. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024. Mengatur sistem kerja ASN. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025. Fokus pakaian dinas. Kedua aturan ini disosialisasikan serentak. Aula Lantai II Kantor Bupati menjadi saksi. Aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah hadir. Momentum ini bukan sekadar formalitas belaka.

Asisten III Yusnaeni membuka acara. Mewakili Bupati H Erwin Burase. Suaranya tegas namun hangat. "Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak," katanya memulai sambutan. Beliau menegaskan komitmen bersama. Memperkuat tata kelola kepegawaian. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur. "Ini untuk daerah yang sangat kita cintai," tambahnya dengan penuh keyakinan.

Pertanyaan besarnya kemudian muncul. Mengapa dua peraturan ini begitu krusial? Jawabannya terletak pada dinamisnya tuntutan publik. Era modern menuntut birokrasi bergerak cepat. Namun tak boleh kehilangan nilai dasar. Integritas, loyalitas, tanggung jawab. Tiga pilar itu harus tetap kokoh.

"Sistem kerja yang diatur Perbup ini langkah adiktif pemerintah daerah," ungkap Yusnaeni. Birokrasi harus bergerak lebih cepat. Orientasi pada hasil nyata. Bukan prosedur berbelit tanpa ujung. Inilah saatnya transformasi sesungguhnya. Dari yang kaku menjadi adaptif. Dari yang birokratis menjadi solutif.

• Apa Standar Baru yang Harus Dipahami ASN?

Peraturan ini membawa pedoman jelas. Tata kelola administrasi lebih tertib. Koordinasi antarperangkat daerah lebih solid. Bahkan etika berpakaian pun diatur. Seragam dinas mencerminkan profesionalisme. Disiplin kerja tampak dari penampilan. Bukan hal sepele memang. Namun citra birokrasi dimulai dari situ.

Yusnaeni menekankan pentingnya implementasi. "Sosialisasi ini bukan hanya pemahaman privasi," tegasnya. Ini momentum memperkuat daya kerja. ASN lebih produktif, inovatif, akuntabel. Harapannya sederhana sekaligus berat. Penerapan dengan penuh kesadaran. Tanggung jawab kepada masyarakat. Pengabdian untuk daerah tercinta.

Epi Satriani, Ketua Panitia, menambahkan tujuan strategis. Pertama, pemahaman seragam di seluruh ASN. Kedua, budaya kerja yang bijak. Kolaboratif dan berbasis kinerja. Ketiga, peningkatan kedisiplinan secara menyeluruh. "Citra profesional ASN harus terjaga," ujarnya lantang.

Acara ini dihadiri pejabat penting. Amiruddin Latuconsina dari Kasubbag Tata Laksana Propinsi Sulteng. Pejabat fungsional Pemkab Parigi Moutong. Camat se-kabupaten turut hadir. Kasubag kepegawaian dari berbagai OPD. Kehadiran mereka menandakan keseriusan. Komitmen bersama menuju birokrasi berkelas.

• Bisakah Peraturan Mengubah Kultur Kerja?

Pertanyaan ini menggelitik sekaligus menantang. Peraturan tanpa kesadaran hanya jadi pajangan. Namun dengan komitmen kuat. Transformasi bukan mustahil terjadi. Parigi Moutong mencoba menjawabnya. Lewat dua Perbup yang komprehensif. Sistem kerja dan pakaian dinas. Dua aspek berbeda namun saling melengkapi.

Yang menarik adalah pendekatannya. Tidak memaksa dengan ancaman semata. Tapi membangun kesadaran kolektif. Sosialisasi dilakukan menyeluruh. Dari level pimpinan hingga staf. Dari kantor bupati hingga kecamatan. Semua mendapat pemahaman sama. Standar yang seragam untuk visi bersama.

Skeptisisme memang wajar muncul. Berapa banyak peraturan yang hanya jadi dokumen? Berapa sering sosialisasi tanpa tindak lanjut? Pertanyaan ini menggantung di benak banyak orang. Namun kali ini ada yang berbeda. Komitmen pimpinan terlihat nyata. Keterlibatan lintas OPD cukup masif. Sinyal positif untuk perubahan berkelanjutan.

Transformasi birokrasi bukan perkara semalam. Butuh waktu, konsistensi, evaluasi berkala. Parigi Moutong mulai dari fondasi. Sistem kerja yang jelas. Penampilan yang profesional. Dua hal mendasar namun fundamental. Dari sini harapan besar digantungkan.

Baca Juga: Wabup Abdul Sahid Tegas di Konsultasi KLHS, Era Ego Sektoral Penataan Ruang Parigi Moutong Harus Berakhir