Update informasi dan berita Sulawesitoday.com seputar Parigi Moutong
Pemda Parigi Moutong percepat program "Lancar Bersama" lewat sistem swakelola untuk buka akses desa terpencil, distribusi tani, dan ekonomi
Pemda Parigi Moutong buka saluran pengaduan gas LPG 3 kg subsidi. Publik bisa lapor jika temukan harga di atas HET
Banjir akibat luapan sungai rendam 5 desa di Parigi Moutong, Jumat (3/4). Puluhan KK terdampak, relawan TRC fokus evakuasi balita, lansia.
Kemendagri rilis aturan WFH tiap Jumat bagi ASN Daerah. Wajib standby, dilarang keluar domisili, dan diawasi ketat via absensi digital. Cek
Pemda Parigi Moutong fokuskan RKPD 2027 pada pengentasan kemiskinan dan stunting. Strateginya? Transformasi Posyandu Plus dan buang jauh ego
Pemda Parigi Moutong jamin nasib PPPK aman hingga 2027. Meski beban gaji Rp280 Miliar kuras APBD, kebijakan merumahkan pegawai dipastikan
Pemda Parigi Moutong resmikan packing house PT Pondok Durian Sulawesi di Desa Masari untuk tingkatkan standar mutu pasca-panen dan targetkan
Durian montong resmi jadi ikon ekspor Parigi Moutong. Pemda intens jalin kerja sama dengan investor DKI Jakarta untuk sejahterakan petani
Wabup Parigi Moutong sidak Gudang Bulog Olaya & Tolai. Pastikan kualitas beras layak bagi 72.603 KPM dan beri peringatan keras soal akurasi
Ribuan jamaah padati Haul ke-58 Guru Tua di Palu. Bupati Parigi Moutong hadir serap spirit pendidikan dan perkuat silaturahmi bersama warga.
Kontraktor MOT RSUD Anuntaloko jaminkan tanah dan Fortuner untuk tutup temuan BPK Rp987 juta. Inspektorat Parimo pegang surat kuasa menjual.
Pemprov Sulteng percepat digitalisasi pendidikan di daerah terpencil lewat program Berani Cerdas dan bantuan internet satelit bagi sekolah p
Pemkab Parigi Moutong genjot kualitas beras premium lewat teknologi pascapanen demi penuhi standar kerja sama pangan dengan Food Station DKI
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase perluas kategori turnamen futsal piala bergilir untuk SD, SMP, dan SMA dengan total hadiah Rp72 juta
Pemkab Parigi Moutong sukses gelar Forkkom Bappeda XXIII 2026. Fokus sinkronisasi kebijakan antara kabupaten dan provinsi untuk kesejahteraa