Manajemen pemerintah daerah dituntut segera memberikan jawaban resmi tertulis untuk menjelaskan polemik ini.
Fasilitas publik yang terbengkalai ikut menjadi bukti buruknya skala prioritas pembangunan di wilayah ini.
Lampu lalu lintas di dekat rumah jabatan bupati dibiarkan rusak bertahun-tahun hingga sering memicu kecelakaan.
Perbaikan fasilitas umum yang vital bagi keselamatan warga justru tertutup oleh biaya operasional para tenaga ahli.
Artikel Terkait
Pelarian Pelaku Penyekapan Mahasiswi Kaltara Berakhir di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Usai Buron Keluar Sulawesi
Tolak Tambang di Parigi Moutong, Kades Posona Pilih Emas di Atas Tanah
Menanti Ketegasan Aparat di Kubangan Emas Sausu Torono
Kemenkum Sulteng Kawal Aturan Retribusi Aset Baru Toli-Toli
Anleg DPRD Parigi Moutong Desak Kembalikan Fungsi Lapangan Toraranga