Nasib 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Menggantung Tanpa SK Kerja

Program Koperasi Desa Merah Putih menyisakan persoalan serius bagi puluhan ribu peserta. Pengangkatan Surat Keputusan dan penempatan kerja ribuan calon manajer kini menggantung tanpa kepastian.

"Kami di antara 30 ribuan manajer, mungkin sekitar 80 persennya sekarang pengangguran gara-gara program ini," tulis pemilik akun Tori Irawan di media sosial pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sebagian besar peserta terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka. Langkah nekat diambil demi mengikuti pelatihan Bela Negara sejak Juni lalu.

Kini para alumni diklat menuntut kejelasan nasib dari pemerintah. Kebutuhan ekonomi keluarga mendesak mereka untuk segera mendapat kepastian penghasilan.

Gelombang protes peserta pelatihan terus meluas di berbagai platform digital. Keluhan serupa mengalir dari para calon manajer yang selesai diklat akhir Juli.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Lamongan Hadap Makam, Netizen: Target Pasarnya Pocong dan Kunti?

"Aku positif sama program ini, tapi ayolah jangan sampai buat 30.000 manajer ini menyerah sebelum berperang," tulis akun Anugrah San pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Penggiat media sosial Eko Kuntadhi menilai proyek pemerintah ini minim perencanaan. Eksekusi program di lapangan dinilai ceroboh sehingga mengorbankan masyarakat kecil.

"Sebuah proyek yang dilaksanakan tanpa perencanaan matang, sudah pasti memakan korban," tegas Eko Kuntadhi dalam unggahannya pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Materi pelatihan militer dianggap tidak menjawab kebutuhan kelayakan manajemen koperasi. Peserta dilatih fisik di lapangan tanpa jaminan kontrak kerja yang jelas.

Alokasi anggaran negara yang besar berpotensi terbuang tanpa hasil nyata. Ketidakpastian ini berisiko memicu masalah sosial baru di tengah masyarakat.

Pemerintah dituntut segera memberikan saluran komunikasi resmi untuk menjawab ketidakpastian. Kepastian SK penempatan menjadi kunci utama penyelesaian polemik program prioritas ini.