Antrean pengisian bahan bakar minyak di SPBU Lambunu Kabupaten Parigi Moutong menuai protes warga akibat maraknya penggunaan jeriken.
"Pengisian bahan bakar menggunakan jeriken membuat pengendara motor dan mobil harus menunggu terlalu lama," ungkap seorang ibu dalam video yang diunggah akun FB Parny Subahana pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Praktik pengisian wadah plastik dalam jumlah besar dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Warga mendesak pengelola fasilitas umum memberikan prioritas utama kepada kendaraan pribadi.
Gelombang keluhan publik meluas setelah rekaman video situasi area pengisian bahan bakar beredar di media sosial. Sejumlah netizen menyuarakan kegeraman mereka terhadap pola pelayanan yang dinilai tidak adil.
Sistem distribusi bahan bakar bersubsidi perlu ditata ulang demi menjaga ketertiban umum. Pengawasan ketat dari aparat penegak hukum menjadi kunci utama penyelesaian masalah.
Baca Juga: Antrean Panjang di SPBU Kota Palu, Warga Buru Pertalite Hingga Malam
"Pengaturan antrean harus memperhatikan pembeli skala kecil dan pelaku usaha mikro secara adil," katanya.
Pembatasan kuota pengisian wadah non-kendaraan menjadi opsi mendesak yang harus segera diterapkan. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan kendaraan di ruas jalan sekitar area pengisian.
Koordinasi lintas instansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Regulasi teknis pembagian jalur antrean diharapkan mampu menyelesaikan potensi konflik sosial.
Masyarakat daerah pelosok membutuhkan akses bahan bakar minyak yang merata tanpa ada praktik keistimewaan. Keadilan pelayanan menjadi poin utama yang terus ditagih warga kepada pengelola fasilitas.
"Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan jalan keluar yang menentramkan semua pihak," tutupnya.
Artikel Terkait
Banjir Kasimbar Terjang 3 Desa, Warga Desak Normalisasi Sungai!
Hasil Polling Threads Kinerja Presiden Prabowo Capai 96 Persen Buruk, Survey Ilmiah Catat Kepuasan 72,2 Persen
Sulteng Diprediksi Tanpa Hujan Lebat dan Tetap Terik hingga September
Nasib 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Menggantung Tanpa SK Kerja
Kecewa Rombongan Pejabat Batal Datang, Warga Lamba Leda Amuk Posko