[wpseo_breadcrumb]
Nelayan Bantaya Tuding DKP Parimo Tak Adil Salurkan Bantuan Perahu, Minta Dibagi Rata
Sulawesitoday - Tiga kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Mempertanyakan mekanisme pemberian bantuan perahu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Pasalnya, perahu bantuan untuk sejumlah kelompok nelayan setempat. Diduga tidak terealisasi secara merata kepada kelompok yang sudah mengajukan permohonan bantuan sebelumnya.
Mansur, salah satu ketua kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya memprotes kebijakan DKP Parimo. Diduga memberikan bantuan perahu tidak merata untuk kelompok nelayan yang ada.
"Kami protes dengan pemberian bantuan perahu. Yang tidak merata di Kelurahan Bantaya," keluh Mansur kepada wartawan. Rabu 3 Juli 2024.
Dugaan Diskriminasi dalam Penyaluran Bantuan Perahu
Mansur menduga bahwa ada satu kelompok nelayan. Yang menerima bantuan perahu secara tidak adil. Kelompok tersebut diduga terdiri dari satu keluarga dan masih tinggal serumah. Sehingga menerima 5 unit perahu.
"Jadi kelompok yang dapat 5 unit ini di situ ada 3 orang anaknya. Bahkan mereka masih tinggal serumah," ungkap Mansur.
Mansur mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh DKP Parimo.
Menurutnya, jika satu keluarga menerima 5 unit perahu. Maka, kelompok lain yang juga berhak mendapatkan bantuan seharusnya tidak diabaikan.
"Padahal sama-sama mengajukan proposal pada tahun 2022," ungkapnya.
DKP Parimo: Pemberian Bantuan Sesuai Mekanisme
Menanggapi protes tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Mohamad Nasir, menjelaskan. Bahwa pemberian bantuan perahu dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
"Setelah ada proposal, turun tim verifikasi dari Dinas Perikanan untuk melakukan verifikasi," ujarnya.
Nasir mengatakan bahwa tim verifikasi memastikan. Bahwa pemohon bantuan perahu benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kartu nelayan.
"Jadi, pertama dipastikan mereka benar-benar profesinya sebagai nelayan. Dan mempunyai kartu nelayan," sebut Nasir.
Nasir menambahkan bahwa dalam proses verifikasi. Tim juga melibatkan pemerintah kelurahan dan desa setempat.
"Jadi, ada format untuk penetapan pada masing-masing kelompok nelayan yang mengajukan proposal," terangnya.
DKP Parimo Akan Mengundang Para Pihak Terkait
Menindaklanjuti protes dari kelompok nelayan Bantaya. DKP Parimo berencana mengundang para pihak terkait untuk membahas masalah ini.
"Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hal ini. Karena meskipun mereka satu keluarga dan masih tinggal serumah. Namun, sudah berkeluarga menurutnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan bantuan tersebut," ujarnya.
Nasir menjelaskan bahwa data permohonan bantuan perahu harus diinput. Dan dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan setahun sebelum bantuan turun.
"Yang kita usulkan itu bukan hanya puluhan. Tapi ratusan permohonan ke pusat setiap tahunnya. Karena, verifikasi akhir itu kan di Kementerian," terangnya.
Nasir mengakui bahwa tim verifikasi DKP Parimo mungkin memiliki kekurangan dalam melakukan verifikasi.
"Jadi mereka diundang semua. Sehingga, tidak tau lagi apakah itu anaknya atau siapa. Nah, di situlah kecolonganya saya punya tim," akunya.
Kesimpulan
Tiga kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya memprotes mekanisme pemberian bantuan perahu DKP Parimo. Dinilai tidak adil.
DKP Parimo berjanji akan menindaklanjuti protes tersebut. Dan mengundang para pihak terkait untuk membahas masalah ini.
