Sulawesitoday - Kabut tebal polemik visa Furoda yang mendera jemaah haji Indonesia tiba-tiba tersibak.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Muhammad Cholil Nafis, bak menepis awan mendung itu, langsung menanyakan karut-marutnya kepada Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah.
Sebuah momen langka yang menjadi penegas keresahan publik Tanah Air.
Pertemuan penting ini bukan di ruang rapat formal yang kaku, melainkan terjadi di Mina pada 10 Dzulhijjah 1446 H, tepat di hari Nahar yang sakral.
Kala itu, Cholil Nafis tengah berada di Tanah Suci sebagai jemaah undangan kehormatan dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.
"Walhamdulillah, pada sore hari Nahar saya mendapat undangan silaturahmi dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Kami berdiskusi banyak hal, termasuk soal penyelenggaraan haji dan visa Furoda," cerita Cholil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/6).
Ketika bahasan meluncur deras menuju visa Furoda, Cholil tak segan menyuarakan kegelisahan yang menggantung di benak banyak calon jemaah Indonesia.
Pembatalan mendadak keberangkatan, yang membuat banyak mimpi tertunda, menjadi inti pertanyaannya. Menanggapi ganjalan tersebut, Menteri Haji Saudi rupanya punya jawaban yang lugas, meski mungkin tak sepenuhnya menenangkan hati.
"Ia menjawab bahwa itu kebijakan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk penataan yang lebih kondusif, meskipun kebijakan itu membuat banyak orang kurang nyaman," terang Cholil, memetik benang merah penjelasan sang Menteri.
Namun, bukan hanya soal visa Furoda yang diusut Cholil Nafis. Dalam pertemuan itu, ia juga sempat melontarkan apresiasi setinggi langit terhadap pelaksanaan haji tahun ini.
Menurutnya, ada aura ketertiban dan kenyamanan yang lebih terasa. Angka jemaah yang "lebih langsing" dibanding tahun sebelumnya, disokong pengamanan ketat di area suci, menjadi kunci.
Hanya jemaah dengan izin resmi atau tasrih yang boleh melenggang bebas di Masjidil Haram dan kawasan masya’ir, sebuah langkah yang disebutnya efektif menciptakan suasana lebih kondusif.
Tak ketinggalan, Cholil juga memuji sistem pembayaran dam haji yang kini telah diatur secara resmi dan transparan melalui otoritas Arab Saudi.
Ia melihat langkah ini sebagai terobosan, mengingat Saudi telah mengeluarkan larangan keras bagi individu atau lembaga asing untuk menghimpun dana dam dari jemaah.