Sulawesitoday - Lampu sorot tiba-tiba menerangi sebuah kebijakan lawas, yang dulu digadang-gadang sebagai tombak penumpas pungutan liar.
Presiden Prabowo Subianto, tanpa banyak gembar-gembor, secara resmi mencabut Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), sebuah entitas yang pernah menjadi kebanggaan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Sebuah babak baru pemberantasan pungutan liar agaknya kini diukir dengan pena sang presiden.
Kebijakan yang lahir dari rahim Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 ini, kala itu adalah jawaban atas kegeraman publik terhadap praktik-praktik pungutan liar yang menggerogoti sendi-sendi birokrasi.
Namun, usai delapan tahun berlalu, sang nakhoda baru negara memiliki pandangan lain. Ibarat tanaman yang tak lagi berbuah manis, Saber Pungli kini dinilai tak lagi bertaji.
Melalui palu godam kebijakan baru, Perpres Nomor 49 Tahun 2025, yang diteken Prabowo pada 6 Mei 2025, resmi meniadakan kebijakan besutan Jokowi tersebut.
Beleid anyar ini, secara tegas menyatakan bahwa payung hukum Saber Pungli sudah tidak berlaku lagi.
Sebuah sinyal terang benderang dari Istana, bahwa strategi pemberantasan pungli akan mengambil arah yang berbeda.
"Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," begitu bunyi Pasal 1 dalam aturan pencabutan tersebut, yang salinannya diperoleh di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Alasan di balik langkah berani Prabowo resmi cabut Saber Pungli ini pun tak disimpan rapat.
Baca Juga: Gaza Jadi Kuburan Pena - Israel Pecahkan Rekor Dunia Pembunuhan Jurnalis Versi CPJ
Dalam tubuh Perpres 49/2025 itu, dijelaskan bahwa pencabutan ini dilakukan karena Saber Pungli dianggap sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan misinya.
Sebuah pengakuan pahit, bahwa mesin yang sempat digeber kencang, kini harus diganti dengan arsitektur yang lebih segar, guna memastikan praktik kotor pungutan liar tak lagi menemukan celah.