Sulawesitoday - Dua narasi bertolak belakang. Keduanya sama-sama lahir di Parigi Moutong. Yang satu bicara efisiensi. Yang lain justru ekspansi. Usulan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum genap lima bulan bergulir, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) malah bersiap membuka lelang jabatan untuk 16 posisi kepala OPD sekaligus.
Sayutin Budianto punya visi jelas. Awal Juni 2025 lalu, ia mendesak Pemda Parimo melakukan restrukturisasi besar-besaran. Tujuannya sederhana: pangkas OPD yang terlalu gemuk. Menurutnya, birokrasi yang menggelembung hanya menguras anggaran daerah. Pembangunan pun mandek. "OPD terlalu banyak," tegas Sayutin saat itu.
Usulan itu bukan tanpa alasan. Kondisi keuangan daerah sedang terjepit. Pengeluaran membengkak, sedangkan pendapatan stagnan. Perampingan OPD, kata Sayutin, adalah solusi strategis. Hemat anggaran. Percepat pembangunan. Logika yang masuk akal di tengah keterbatasan fiskal.
-
Mengapa Lelang Jabatan Tetap Jalan?
Namun realitas berkata lain. Senin, 13 Oktober 2025, Bupati H. Erwin Burase mengumumkan rencana berbeda. Lelang jabatan untuk 16 kepala OPD akan segera dibuka. Pengumuman itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Parigi.
"Dalam waktu dekat saya akan buka lelang untuk promosi jabatan. Sebentar saya undang BKPSDM Parimo," ujar Bupati Erwin dengan nada tegas. Izin dari Provinsi Sulawesi Tengah sudah kantong. Bahkan Gubernur telah menunjuk dua orang sebagai tim pelaksana lelang.
Keputusan ini mengundang tanya. Bukankah perampingan lebih mendesak? Atau justru kekosongan 16 posisi pimpinan OPD lebih krusial? Bupati Erwin tampaknya memilih prioritas lain. Efektivitas kerja pemerintahan, menurutnya, tak bisa menunggu debat soal perampingan.
Mekanisme lelang jabatan membutuhkan waktu panjang. Jika dibuka pekan ini, pelantikan baru bisa dilakukan akhir November atau awal Desember 2025. "Kita isi dulu kekosongan 16 OPD ini melalui mekanisme lelang jabatan untuk promosi jabatan," jelasnya.
-
Bagaimana Nasib Job Fit dan Eselon di Bawahnya?
DPRD Parimo sebelumnya mengusulkan job fit. Evaluasi kemampuan pejabat definitif. Cocokkan antara kompetensi dan jabatan. Bupati Erwin menanggapi positif, tapi dengan syarat. Job fit baru dilakukan setelah 16 posisi kepala OPD terisi semua.
"Pelaksanaan job fit ini untuk melihat kemampuan pejabat, cocoknya ditempatkan di mana. Nanti kita lihat aturan, berapa lama waktunya setelah lelang dilakukan baru bisa job fit," paparnya dengan hati-hati.
Untuk eselon III dan IV, Bupati Erwin punya rencana terpisah. Lelang jabatan tingkat itu dijadwalkan November 2025. Pelantikannya direncanakan bersamaan dengan eselon II pada Desember mendatang. Satu momentum, dua tingkatan jabatan.
Strategi ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, efisien secara waktu dan upacara. Kedua, menunda konsolidasi struktural hingga akhir tahun. Di tengah usulan perampingan yang masih menggantung, langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah Pemda Parimo benar-benar serius soal efisiensi?
-
Antara Efisiensi dan Realitas Lapangan
Sayutin Budianto bicara soal penghematan. Bupati Erwin Burase bicara soal kekosongan struktural. Dua perspektif, satu kabupaten. Yang satu melihat jangka panjang. Yang lain fokus pada urgensi jangka pendek.
Perampingan OPD memang ideal. Hemat anggaran, kurangi tumpang tindih kewenangan, percepat koordinasi. Tapi kekosongan 16 kepala OPD juga bukan masalah sepele. Tanpa pimpinan definitif, program bisa macet. Pengambilan keputusan terhambat. Akuntabilitas kabur.
Paradoks ini mencerminkan dilema klasik birokrasi Indonesia. Di satu sisi, tekanan efisiensi anggaran kian kuat. Di sisi lain, kebutuhan struktural tak bisa diabaikan. Parimo tengah berdiri di persimpangan itu.