Sulawesitoday - Negara tak ingin lagi sekadar berwacana soal hak asasi manusia di atas kertas normatif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, memilih mimbar Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) untuk menegaskan mandat baru kementeriannya.
"Visi tidak akan terwujud tanpa strategi dan langkah konkret," ujar Mugiyanto di hadapan ratusan mahasiswa.
Ia hadir membawa misi penguatan kesadaran HAM di lingkungan akademik yang dianggapnya sebagai persemaian para agen perubahan.
Pembentukan Kementerian HAM melalui Perpres Nomor 456 Tahun 2024 menjadi bukti keseriusan pemerintah. Lembaga ini kini berdiri sendiri agar urusan perlindungan hak warga negara bisa lebih fokus dan terarah dari sebelumnya.
Baca Juga: Sedekah Makanan di Majene, Menghidupkan Warisan Hj Nurjannah Latief
Mugiyanto menjelaskan bahwa dulu urusan ini masih menempel pada kementerian induk. Kini, pemerintah ingin memastikan negara hadir lebih khusus untuk mengurusi setiap helai hak warga yang tercederai.
Target ambisius pun dipatok oleh mantan aktivis ini. Hingga awal tahun depan, kementerian ini mengejar pembentukan 38 kantor wilayah di seluruh provinsi Indonesia.
Saat ini, jangkauan layanan memang diakuinya belum menyentuh semua titik secara maksimal.
"Kawasan timur seperti Papua saat ini baru memiliki satu kantor wilayah," ungkap Mugiyanto dalam kuliah umum tersebut.
Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah, tampak hadir menyimak di barisan depan. Kehadiran pemda setempat menjadi sinyal dukungan atas upaya pusat mendaratkan isu HAM ke level akar rumput.
Dunia kampus dipilih bukan tanpa alasan yang kuat. Mahasiswa dipandang sebagai pemegang hak (rights holders) sekaligus penggerak utama demokrasi di masa depan.
Baca Juga: SD Muhammadiyah 1 Majene Berburu Guru, Bukan Sekadar Bisa Mengajar
Namun, Mugiyanto juga mengingatkan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa dipanggul pemerintah sendirian. Perlu ada keterlibatan dunia usaha, terutama pada sektor tambang dan perkebunan yang rawan konplik.
Pemerintah kedepan akan melakukan penilaian ketat terhadap tingkat kepatuhan perusahaan. Pedoman dan regulasi sedang digodok agar bisnis tak lagi berjalan dengan menabrak nilai kemanusiaan.