Aroma KKN Menguar! Dugaan Kebijakan Pro Kontraktor Luar Daerah Picu Kematian Usaha Lokal di Parigi Moutong

Ketidakadilan dalam Proyek Pengadaan Mengancam Keberlangsungan Usaha Lokal

Sulawesitoday - Puluhan perusahaan kontraktor lokal di Kabupaten Parigi Moutong terpaksa gulung tikar. Akibat dominasi kontraktor luar daerah dalam proyek pengadaan langsung dan tender.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari para kontraktor lokal. Yang mendesak intervensi pemerintah daerah.

Dominasi Kontraktor Luar Daerah dalam Pengadaan Langsung

Menurut penelusuran media online Sulawesitoday.com. Sebelumnya terdapat sekitar 150 perusahaan kontraktor yang aktif di Kabupaten Parigi Moutong.

Namun, saat ini hanya sekitar 50-60 perusahaan yang masih beroperasi. Banyak perusahaan lokal memilih menutup usahanya. Karena tidak lagi mendapatkan proyek pengadaan langsung. Yang kini didominasi oleh kontraktor luar daerah.

Testimoni Kontraktor Lokal

Pada Minggu, 7 Juli 2024, Arifin Lamalindu, seorang kontraktor asal Parigi Moutong. Menyatakan perlunya intervensi langsung dari pemerintah daerah. Untuk memberikan porsi pekerjaan yang lebih adil kepada pengusaha lokal.

“Kondisi ini bisa terjadi. Jika dari sisi kebijakan memang pemerintah daerah tidak pro kepada pengusaha lokal. Jangan mentang-mentang lebih dekat secara emosional dengan pengusaha luar daerah. Serta merta pejabat di Parigi Moutong mengabaikan hak-hak kontraktor lokal,” tegasnya.

Kendala Perpanjangan Izin Usaha

Arifin juga menjelaskan bahwa banyak perusahaan lokal tidak mampu memperpanjang izin usaha. Karena biaya yang tinggi, berkisar antara 20-30 juta rupiah.

“Memperpanjang izin itu butuh dana puluhan juta. Kalau kita tidak dapat pekerjaan dalam satu tahun bagaimana cara memperpanjangnya? Mungkin Pemda memang menginginkan itu terjadi. Supaya lebih bebas pakai perusahaan luar daerah,” sindirnya.

Analisis Dampak Kebijakan

Data dari laman website LPSE Kabupaten Parigi Moutong. Menunjukkan bahwa proyek pengadaan langsung pada sejumlah dinas. Rata-rata didominasi oleh perusahaan kontraktor luar daerah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah daerah. Yang dianggap tidak berpihak kepada pengusaha lokal.

Situasi ini memicu kekhawatiran akan semakin berkurangnya jumlah perusahaan lokal yang mampu bersaing. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Intervensi dari pihak berwenang diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.

Pada akhirnya, perhatian dan tindakan konkret dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Untuk memastikan keberlangsungan usaha lokal di Kabupaten Parigi Moutong.

Penjelasan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Parigi Moutong

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Parigi Moutong, Moh. Afliyanto Hamzah. Menegaskan bahwa proses tender di Parigi Moutong. Telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.