Terbongkar! Satgas Pangan Sikat 26 Merek Beras Premium Palsu, Wilmar Group Terseret Lagi

Sulawesitoday - Apakah skandal beras premium yang membelit puluhan merek besar akan segera berakhir? Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kini tengah bergerak cepat, menyisir 26 merek beras premium yang dicurigai keras menjual beras kualitas biasa yang dikemas ulang.

Praktik curang ini, bak bayangan gelap di balik karung beras, pertama kali dibongkar oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan segera ditindaklanjuti. Puluhan merek lain disebut-sebut bakal menyusul dalam daftar pemeriksaan.

Kapten Satgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Helfi Assegaf, tak berbasa-basi, membenarkan pihaknya telah menyoroti sejumlah produsen beras yang dilaporkan Mentan.

"Ini komitmen kami bongkar mafia pangan yang merugikan masyarakat dan petani," tegas Helfi, Sabtu (12/7/2025). Sebuah janji yang dinanti banyak pihak.

Dari selidik awal, empat perusahaan kakap telah ‘diundang’ untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Wilmar Group, Food Station Tjipinang Jaya, Belitang Panen Raya (BPR), dan Sentosa Utama Lestari.

Dari meja pemeriksaan, terkuak 14 merek yang terbukti tak sesuai standar mutu, beratnya tak pas, bahkan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Merek-merek seperti Sania, Sovia, Fortune, Siip, Alfamidi Setra Pulen, dan Ayana kini jadi sorotan tajam.

"Jika terbukti ada unsur pidana, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujar Helfi, seolah mengirim pesan ke penjuru negeri bahwa tak ada ruang bagi penipu. Investigasi gabungan ini melibatkan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, hingga Kejaksaan Agung, membongkar modus curang: mutu tak sesuai, berat tak akurat, dan harga melampaui batas wajar.

Apresiasi dan Sorotan Pedas Pengamat

Langkah cepat ini menuai pujian. Muhammad Makky, pengamat pertanian dari Universitas Andalas, tak ragu mengapresiasi Satgas Pangan Polri. Baginya, pemberantasan mafia pangan bukan cuma menjaga kepercayaan khalayak, tapi juga pilar utama ketahanan pangan nasional.

"Saya harap kasus ini diusut sampai tuntas," harap Makky, menyuarakan asa jutaan konsumen.

Namun, tak semua berjalan mulus. Hudi Yusuf, pengamat hukum dari Universitas Bung Karno, menyorot Wilmar Group secara khusus. Jual beras biasa jadi premium, menurutnya, adalah kejahatan ekonomi yang nyata, merugikan publik.

"Masyarakat jadi korban, beli mahal tapi kualitasnya tidak layak," ucap Hudi, lugas.

Hudi juga mengungkit kembali ‘luka lama’ Wilmar Group yang pernah tersandung kasus korupsi ekspor CPO pada 2022. Ini, katanya, alasan kuat agar penyelidikan kali ini serius dan transparan.

Mentan Amran sendiri sebelumnya telah berkali-kali mengingatkan: tak ada alasan harga beras melonjak, karena produksi dan stok nasional sedang melimpah ruah, tertinggi sepanjang sejarah.