Mahfud MD Bongkar Dugaan Kolusi Izin Tambang di Balik Rentetan Bencana Sumatera

Pemerintah punya kewajiban konstitusional. Melindungi warga negara dari ancaman bencana adalah salah satunya. Namun ketika kebijakan justru membuka pintu bencana, tanggung jawab itu jadi pertanyaan besar. Mahfud sepertinya ingin mengingatkan hal itu.

Ia tidak sendirian dalam kegelisahan ini. Berbagai laporan dari LSM lingkungan menunjukkan korelasi kuat antara ekspansi tambang dan frekuensi bencana. Deforestasi menurunkan daya serap tanah. Alih fungsi lahan menghilangkan zona penyangga. Saat hujan lebat, air langsung mengalir ke pemukiman. Banjir bandang jadi tak terelakkan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 50 kejadian bencana hidrometeorologi di Sumatera sepanjang November 2025 saja. Angka itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pola cuaca ekstrem memang berpengaruh. Tapi kerusakan lingkungan memperburuk dampaknya.

• Mengapa Isu Ini Penting bagi Masa Depan Indonesia?

Mahfud menutup pernyataannya dengan ajakan refleksi. Bencana hari ini adalah cermin kebijakan kemarin. Jika pola tidak diubah, tragedi akan terus berulang. "Negara harus cermat dalam memberi izin," pesannya. Kalimat sederhana namun sarat makna.

Indonesia punya kekayaan alam luar biasa. Hutan tropis, tambang mineral, hingga biodiversitas tinggi. Namun eksploitasi tanpa kendali hanya akan menguras modal ekologi bangsa. Generasi mendatang yang menanggung akibatnya.

Pernyataan mantan Menkopolhukam ini layak jadi perhatian serius. Bukan sekadar wacana politis, melainkan peringatan berbasis fakta. Ketika pejabat sekaliber Mahfud angkat suara, biasanya ada data dan pengalaman yang mendasarinya. Publik berhak tahu kebenarannya.

Aktivis lingkungan seperti Dera dan Monev perlu dilindungi, bukan dikriminalkan. Mereka adalah mata dan telinga masyarakat di garis depan. Membungkam mereka sama dengan menutup akses publik terhadap informasi penting tentang kondisi lingkungan mereka sendiri.

Sementara itu, pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut lebih transparan. Setiap izin tambang atau konsesi hutan harus melalui proses terbuka. Kajian AMDAL tidak boleh sekadar formalitas. Partisipasi publik harus dihormati, bukan dipandang sebagai ancaman.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Dibidik Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Begini Pembelaannya

**Tags:** #MahfudMD #Bencana Sumatera #Izin Tambang #Kolusi Kehutanan #KriminalisasiAktivis