Terbongkar! Modus Korupsi dalam Pengadaan Alat Laboratorium FK Untad, Kejati Sulteng Ungkap Fakta Mengejutkan

Berita kriminal sulawesitoday - Fakta korupsi dalam pengadaan alat laboratorium FK Universitas Tadulako (Untad) akhirnya terkuak. Kejati Sulawesi Tengah mengungkap modus operandi yang digunakan para pelaku dalam pengadaan alat laboratorium tersebut. Uang tunai senilai Rp3.094.344.295 disita sebagai bukti nyata adanya dugaan kerugian negara.

Kasus ini bermula pada 2022, ketika Fakultas Kedokteran Untad mengajukan pengadaan 105 peralatan laboratorium. Proses tender yang digelar pada 2 Juni 2022 menetapkan CV. SBA sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp12.453.547.500. Namun, masalah mulai muncul ketika barang yang dijanjikan tidak kunjung diserahkan hingga September 2022.

Baca Juga: Detik-Detik Mengerikan! Lansia 72 Tahun Ditikam Keponakannya Sendiri di Tengah Cekcok Sengketa Tanah

Modus Operandi dalam Pengadaan Alat Laboratorium

Penyelidikan mengungkap bahwa CV. SBA tidak memenuhi komitmennya, meski telah memenangkan tender. Hingga batas waktu yang ditentukan, perusahaan tersebut belum menyerahkan satu pun alat laboratorium yang disepakati. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apalagi setelah pengecekan harga katalog menunjukkan bahwa biaya pengadaan yang sebenarnya hanya sebesar Rp5.404.803.979.

Nah, di sinilah terlihat jelas modus yang dipakai. Dari selisih harga katalog dan penawaran tender, ditemukan dugaan mark up sebesar Rp7.048.743.521. Mark up harga ini adalah salah satu taktik yang sering kali digunakan dalam kasus korupsi. Modusnya sederhana tapi licik: menaikkan harga jauh di atas harga pasar untuk meraup keuntungan pribadi.

Baca Juga: Ratusan Tenaga TPOP Sulsel Geruduk Kantor SDA CKTR! Menuntut Kejelasan Seleksi PPPK yang Dianggap Tak Transparan

Dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium FK Untad terkuak, dengan modus mark up harga yang melibatkan pihak pemenang tender. #Korupsi #Transparansi #Pendidikan (Dwi Rahayu Putri)

Penemuan Kerugian Negara

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Bambang Hariyanto, mengatakan bahwa modus ini merupakan contoh tipikal penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Dari hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor publik, ditemukan bahwa kerugian yang timbul mencapai lebih dari Rp3 miliar.

“Kami akan terus mendalami kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab,” tegas Bambang, Senin (14/10/2024).

Baca Juga: Gagal Hadir, Gugur! Inilah Aturan Ketat Waktu dan Registrasi Peserta SKD CPNS Kemenkumham 2024

Fakta ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengadaan alat penting seperti peralatan laboratorium yang seharusnya mendukung pendidikan, justru dijadikan ladang korupsi? Ini adalah sebuah ironi. Dan yang lebih mengejutkan, proses ini melibatkan orang-orang di tingkat manajemen.

Pentingnya Transparansi Pengadaan