Air Limbah hingga Dana Pemilu: Fakta Mengejutkan dari Laporan BPK Sulteng

Sulawesitoday - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali membeberkan temuan penting yang menjadi perhatian publik. Pada laporan hasil pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) semester II Tahun Anggaran (TA) 2024, BPK menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam pengelolaan keuangan di berbagai kabupaten/kota di Sulteng.

Dalam laporan tersebut, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Sulteng, Binsar Karyanto, terungkap bahwa masih banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya menyelaraskan target makro pembangunan dengan prioritas nasional. Empat kabupaten, yakni Buol, Tolitoli, Parigi Moutong (Parimo), dan Banggai Laut (Balut), dinilai belum optimal dalam menyusun indikator makro pembangunan.

“Pengelolaan standar pelayanan minimal belum memadai, terutama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan,” ujar Binsar pada Jumat (20/12/2024). Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi kegiatan daerah masih jauh dari harapan.

Tidak hanya itu, masalah lain juga ditemukan di Kabupaten Donggala dan Poso, di mana pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengolahan air limbah domestik belum optimal. “Masih terdapat usaha atau kegiatan yang mencemari air, termasuk aktivitas tambang. Namun, tindakan pencegahan yang tegas belum dilakukan,” imbuh Binsar.

Baca Juga: Banjir Lumpuhkan Poros Soppeng-Sidrap: Ketinggian Air Capai 1 Meter

Pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Di Kabupaten Sigi dan Tojo Una-una, RSUD dilaporkan tidak memiliki sarana prasarana yang sesuai standar JKN. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada belum memenuhi standar kompetensi, sehingga pelayanan kesehatan belum maksimal. “Pelayanan RSUD Torabelo, misalnya, masih sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Untuk pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah, sejumlah pelanggaran ditemukan di Banggai, Morowali, Morowali Utara, dan Kota Palu. Pelanggaran ini mencakup ketidaksesuaian dalam pengadaan barang/jasa, seperti penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak dilakukan, hingga pembayaran yang melebihi progres fisik pekerjaan. Bahkan, dalam pengelolaan keuangan pemilu, ditemukan bukti administrasi yang tidak memadai di KPU Donggala dan Banggai.

Laporan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Jika tidak, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat,” tegas Binsar.

Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday.com! Dapatkan update informasi dan berita eksklusif terbaru. Tinggal klik di sini dan langsung JOIN!

Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.com