Protes Kelangkaan Minyak Tanah Berujung Kekerasan, Kadis Perindag Ini Jadi Tersangka

Sulawesitoday - Kejadian mengejutkan terjadi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Demisius O Boky, kini menjadi sorotan setelah dilaporkan menganiaya seorang warga bernama Hardi Dano Dasim. Peristiwa ini berlangsung saat Hardi sedang melakukan aksi protes terhadap kelangkaan minyak tanah yang meresahkan masyarakat.

Insiden ini terjadi pada Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 10.00 WIT di Kantor Disperindag Halmahera Barat. Hardi datang ke lokasi dengan membawa sejumlah pamflet dan pengeras suara. "Tujuan saya hanya ingin mempertanyakan kelangkaan minyak tanah dan dugaan pungli yang melibatkan pejabat dinas," ujar Hardi.

Namun, situasi berubah tegang saat Demisius tiba di kantor. Ketika Hardi mulai menempelkan pamflet tuntutannya di kaca jendela kantor, ketegangan antara keduanya memuncak. Hardi mengaku sempat dicegat oleh staf kantor saat mencoba melanjutkan aksinya di lantai kantor. "Ketika saya dorong staf itu, Pak Kadis tiba-tiba emosi dan mulai memukul saya berkali-kali," ungkap Hardi.

Aksi pemukulan ini tak hanya terjadi sekali. Bahkan, ketika seorang staf mencoba melerai, situasi malah semakin buruk. Hardi mengklaim wajahnya dihantam berkali-kali oleh Demisius. Peristiwa ini menambah panjang daftar ketidakpuasan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah, yang dianggap sebagai masalah serius di wilayah tersebut.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulteng: Sinergitas Kunci Keberhasilan Pembangunan

Kapolres Halmahera Barat, AKBP Erlichson, mengonfirmasi bahwa Demisius telah ditahan dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. "Penahanan dilakukan hingga berkas perkara selesai untuk dilimpahkan ke kejaksaan," ujarnya. Langkah ini menjadi sinyal tegas dari pihak kepolisian terhadap tindak kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Kasus ini mencerminkan pentingnya penanganan isu-isu sensitif seperti kelangkaan bahan bakar dengan bijak. Ketegangan yang berujung pada kekerasan hanya akan memperburuk keadaan. Publik berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan, sekaligus menjadi pelajaran bagi pihak berwenang untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kelangkaan minyak tanah sendiri menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk menghindari praktik-praktik ilegal seperti pungutan liar.

Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday

Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.