Sulawesitoday - Selama 25 hari sejak 1 Mei 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar operasi besar-besaran yang sunyi tapi mengguncang. Hasilnya: 27 kasus terbongkar. Ada pemerasan, pengancaman, hingga kekerasan kelompok. Total: 78 pelaku dicokok.
“Ini bukan operasi biasa,” ujar AKBP Sugeng Lestari, Kasubbid Penmas Polda Sulteng, Senin siang (26/5). “Kami tidak hanya tangkap tangan, tapi juga tekan sistemnya.”
Sistem yang dimaksud: model kekuasaan informal yang selama ini tumbuh di lahan-lahan sengketa, di sudut pasar tradisional, dan di belakang layar proyek-proyek tambang kecil.
Dari total kasus, 8 di antaranya menyangkut pungutan liar. Sebagian dilakukan berseragam—bukan seragam resmi, melainkan seragam dari institusi bayangan: kelompok yang mengklaim mewakili warga, tapi lebih sering merugikan warga itu sendiri.
Yang mencemaskan, 7 kasus lainnya berkaitan dengan kekerasan kelompok. Satu skenario berulang: sekelompok orang menduduki lahan, memaksa pihak lain hengkang, lalu menjual “ketenangan” kepada investor kecil. Bisnis keamanan, yang dibayar dengan rasa takut.
Polisi tak datang sendirian. 189 personel gabungan dari TNI dan Polda dilibatkan. Tidak hanya menyisir lorong-lorong gelap, tapi juga menyambangi warga, berdialog, membangun kepercayaan. Pendekatan preemtif dan preventif ini jadi tulang punggung.
Barang bukti? 16 bilah senjata tajam, 13 sepeda motor, dan 5 unit ponsel. Tapi angka itu hanya bayang-bayang dari realitas yang lebih dalam: bahwa stabilitas bukan hadiah, tapi hasil dari kerja terus-menerus.
Baca Juga: Viral di TikTok Video Kancingan Kabin Truk Lepas di Tengah Jalan, Sopir Nyaris Tewas
“Operasi ini menjaga iklim investasi dan ketenangan warga. Kita ingin Sulteng aman, bukan hanya di statistik,” tutup AKBP Sugeng.
Kalau operasi seperti ini berhenti, maka yang akan bekerja bukan lagi hukum—tapi rasa takut. Dan rasa takut, seperti sejarah sering ajarkan, mahal ongkosnya.