Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga pernah mengaudit skema obligasi rekap. Hasilnya menyinggung potensi kerugian negara yang tidak sedikit.
"Tapi suara-suara kritis itu tenggelam," kata Sasmito. "Media lebih suka memberitakan kesuksesan bailout ketimbang audit kerugiannya."
-
Mengapa Bukan Ide Sesat?
Menurut Sasmito, meninjau ulang bailout BCA justru langkah yang rasional. Korea Selatan pernah melakukan evaluasi serupa terhadap penjualan aset bank pasca krisis Asia.
"Audit bukan berarti merampas," jelasnya. "Ini soal memastikan apakah negara benar-benar dirugikan atau tidak."
Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
- Apakah harga jual Rp 5 triliun sudah mencerminkan nilai wajar?
- Adakah rekayasa atau konflik kepentingan dalam proses penjualan?
- Bagaimana mekanisme koreksi bisa dilakukan tanpa mengganggu stabilitas?
"Yang membuat curiga, mengapa pihak tertentu begitu panik ketika isu ini muncul?" tanya Sasmito retoris.
-
Langkah Elegan untuk Prabowo
Sasmito mengusulkan beberapa langkah yang bisa ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:
Pertama, audit ulang bailout BCA oleh BPK dan auditor independen.
Kedua, membuka dokumen lama: hasil investigasi BPK, laporan KPK, hingga notulensi sidang kabinet soal bailout.
Ketiga, negosiasi konstruktif dengan pemegang saham pengendali. Misalnya lewat peningkatan pajak dividen, program CSR strategis, atau skema kompensasi lain.
"Presiden Prabowo punya mandat rakyat untuk membela kepentingan nasional," kata Sasmito. "Ini kesempatan emas menunjukkan keberpihakan kepada rakyat."
-
Sesat atau Koreksi?
Media yang menyebut ide ini "sesat" mungkin punya alasan tersendiri. Bisa jadi ingin menjaga kepercayaan pasar, melindungi kepentingan pemegang saham, atau menghindari gejolak politik.