Sulawesitoday - Gelombang beras ilegal kembali menghantam Indonesia. Kali ini lewat pintu Sabang, Aceh. Sebanyak 250 ton beras impor tanpa izin berhasil dicegat aparat pada Minggu (23/11/2025) sore. Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak kilat. Gudang langsung disegel. Tidak ada kompromi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun tangan langsung. Laporan masuk pukul 14.00 WIB. Beras asal Thailand itu diduga masuk diam-diam. Tanpa restu pusat. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah tegas melarang impor beras. Alasannya sederhana: stok nasional melimpah.
"Kami terima laporan ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu malam. Nada bicaranya datar namun tegas. Matanya tajam memandang wartawan.
Respons pemerintah tidak main-main. Amran segera menghubungi jajaran keamanan. Kapolda Aceh ditelpon. Kabareskrim Polri dikontak. Pangdam Iskandar Muda dilibatkan. Operasi penyegelan berjalan dalam hitungan jam. "Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar," tegasnya dengan nada memperingati.
Apakah Ini Skenario yang Dirancang?
Dugaan perencanaan matang mulai mencuat. Amran mengungkap fakta mengejutkan. Izin impor dari Thailand ternyata sudah terbit sebelum 14 November. Tepat sebelum rapat koordinasi di Jakarta digelar. Timing yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan.
"Berarti ini sudah direncanakan," kata Amran dengan nada penuh curiga. Ia menolak mentah-mentah dalih harga murah. Beras Thailand-Vietnam memang lebih murah. Tapi bukan alasan melanggar aturan. Dua tahun terakhir, Indonesia sudah impor lebih dari 7 juta ton beras. Nilai gabungan beras-jagung mencapai Rp100 triliun. Angka yang fantastis.
Amran menegaskan instruksi Presiden mutlak. Seluruh pejabat harus patuh. Tidak ada pengecualian. "Stok beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup," katanya sembari mengutip data cadangan nasional yang mencapai 402 ribu ton. Cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan.
Siapa Dalang di Balik Impor Gelap Ini?
Kementan berjanji menuntaskan kasus sampai akar-akarnya. Siapapun yang terlibat akan diusut. Termasuk pejabat internal. Amran bahkan melontarkan ancaman keras. "Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya," ucapnya tanpa ragu.
Gudang penyimpanan beras ilegal itu milik PT Multazam Sabang Group. Lokasi sudah dipasangi garis polisi. Akses ditutup total. Proses hukum dimulai. Amran ingin kasus ini jadi pelajaran. Agar tidak ada pihak lain yang mencoba praktik serupa.
Yang menarik, Batam juga tengah diperiksa. Ada indikasi pola serupa terjadi di sana. Meski belum dipastikan, aparat sudah bergerak. Pemerintah tampak serius memberantas jaringan impor ilegal beras.
Mengapa Masih Ada yang Berani Melanggar?
Pertanyaan itu menggantung di udara. Stok melimpah, harga stabil, tapi impor ilegal tetap terjadi. Amran punya jawaban sederhana: masalah mental dan nasionalisme. "Nasionalismenya dipertanyakan kalau masih ambil beras dari negara lain," ujarnya dengan nada kecewa.