Masalah ini memicu koordinasi lanjutan untuk menyinkronkan data antara pihak dinas dan pihak SPBU.
Terkait isu uang pelicin yang santer beredar, Supriadin secara tegas membantah adanya pungli di internal dinas.
Persoalan muncul karena banyak kelompok tani enggan mengurus administrasi sendiri lalu memberi kuasa pada oknum tertentu.
"Jika ada penyalahgunaan seperti solar tidak sampai ke petani, segera laporkan dan kami akan langsung mem-blacklist kelompok tersebut," tegasnya.
Sikap tegas ini diambil demi menjamin bantuan subsidi jatuh ke tangan yang tepat.
Pihak dinas mengakui fungsi pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat belum berjalan secara maksimal.
Faktor jarak wilayah dari Sausu hingga Moutong serta keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama.
Penerapan sistem digital dari pusat ini idealnya membutuhkan dukungan dana lapangan yang memadai.
Manajemen dinas berjanji akan segera membuka transparansi data penerima barcode dalam waktu satu bulan ke depan.