Fraksi NasDem Soroti Proyeksi APBD Parimo 2026: Optimis Rp1,7 Triliun, Tapi Ada Catatan Keras

Sulawesitoday - Angka Rp1,7 triliun tercetak tebal. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tahun anggaran 2026 itu jadi sorotan utama rapat paripurna DPRD, Senin (11/11/2025). Fraksi Partai NasDem memberikan respons dua sisi. Di satu sisi, mereka menyebut angka itu realistis. Di sisi lain, ada pengingat tajam: inovasi penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus jadi prioritas.

Proyeksi sebesar Rp1.720.011.281.287 bukan sekadar deretan angka. Ini cerminan optimisme pemerintah daerah. Tapi pertanyaannya, apakah cukup? Fraksi NasDem tampak tidak sepenuhnya puas. Mereka mengingatkan satu hal krusial. Belanja harus tepat sasaran. Program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat—pendidikan, ketahanan pangan, dan perumahan—harus jadi kompas utama alokasi anggaran.

"Kami berkomitmen mengefisienkan belanja," jawab Wakil Bupati Abdul Sahid lugas. "Agar lebih produktif dan berdampak langsung." Janji itu diucapkan di hadapan para anggota dewan. Komitmen tanpa aksi tinggal retorika belaka. Masyarakat menunggu bukti konkret.

• Wilayah Utara dan Selatan: Pemerataan yang Masih Jadi Mimpi?

Fraksi NasDem tidak hanya bicara soal angka besar. Mereka membawa isu pemerataan pembangunan. Kecamatan Moutong dan Palasa di wilayah utara. Kecamatan Sausu di wilayah selatan. Tiga wilayah ini disebut masih tertinggal. Infrastruktur jalan rusak. Sistem air minum belum memadai. Ancaman banjir dan abrasi pantai mengintai.

Usulan konkret pun dilontarkan. Pengaspalan jalan di Moutong Tengah, Moutong Timur, Lingkar Palasa, dan Sausu. Normalisasi Sungai Moutong yang kerap banjir. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Moutong. Pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk wilayah utara. Perbaikan irigasi Palasa. Penanganan abrasi pantai Desa Palasa. Daftar panjang yang menuntut perhatian serius.

Wabup Abdul Sahid merespons satu per satu. Untuk pengaspalan jalan, pemerintah daerah akan mengusulkan lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah yang akan menangani. Alasannya sederhana: anggaran besar diperlukan. APBD Parimo sendirian tidak cukup.

• SPAM Moutong: Kebutuhan Mendesak yang Tak Bisa Ditunda

Air bersih bukan kemewahan. Ini kebutuhan dasar. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Kecamatan Moutong menjadi prioritas. Pemerintah daerah berjanji mengalokasikan anggaran APBD. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga akan mengajukan usulan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dua jalur pendanaan untuk satu tujuan: memastikan masyarakat Moutong mendapat air bersih layak.

Sungai Moutong punya cerita berbeda. Setiap tahun, banjir datang. Pendangkalan akibat sedimen jadi biang kerok. Sedimen itu berasal dari aktivitas pertambangan di hulu sungai. Wabup tegas menyebut solusinya. Komunikasi dengan pihak penambang. Mereka harus melakukan penanganan rutin terhadap alur sungai. Tanpa itu, normalisasi akan sia-sia.

• Irigasi Palasa: Masalah di Hulu, Petani di Hilir yang Merana

Daerah irigasi Palasa punya masalah klasik. Bangunan pengambilan (intake) tidak berfungsi optimal. Air susah masuk ke saluran irigasi. Petani merugi. Sawah kering. Pemerintah daerah sudah berupaya. Tahun 2024 kemarin, mereka coba memasukkan air. Hasilnya belum maksimal. Keterbatasan anggaran jadi alasan.

Tahun 2026 ada rencana baru. Reviu desain bangunan intake akan dilakukan. Untuk pembangunan fisik, akan diusulkan lewat Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Langkah bertahap memang. Tapi setidaknya ada kepastian arah. Abrasi pantai Desa Palasa juga masuk radar. Survey lokasi dan desain perencanaan akan dilakukan dulu. Jika ada ketersediaan anggaran, fisiknya dibangun tahun berikutnya.

• Mobil Pemadam: Pos Wilayah Utara Segera Terbentuk

Kebakaran bukan main-main. Respon cepat menyelamatkan nyawa dan harta. Selama ini, wilayah utara Parimo kekurangan fasilitas pemadam kebakaran. Fraksi NasDem mengusulkan pengadaan mobil unit pemadam. Kabar baiknya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah bergerak.

Pos pelayanan pemadam kebakaran di wilayah utara akan terbentuk. Targetnya November sampai Desember 2025. Hanya hitungan minggu lagi. Dengan adanya pos ini, respon terhadap kebakaran akan lebih cepat. Sedangkan untuk mobil unit pemadam, sudah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Pol PP dan Damkar tahun 2026. Anggaran sudah dialokasikan. Tinggal tunggu realisasi.

• RPJMD dan Raperda Pajak: Jangan Sampai Masyarakat Kecil Terbebani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah juga jadi pembahasan. Fraksi NasDem mendukung penyusunannya. Tapi ada catatan tegas. Penyesuaian tarif pajak jangan sampai membebani pelaku usaha kecil. Masyarakat menengah ke bawah juga harus dilindungi.

Wabup menjawab dengan jaminan. Kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak akan menaikkan tarif yang memberatkan. Efisiensi dan digitalisasi sistem pungutan akan jadi fokus. Teknologi diharapkan bisa meningkatkan PAD tanpa menambah beban rakyat. Transparansi juga jadi kunci. Masyarakat berhak tahu kemana uang pajak mereka mengalir.