Belanja Operasi Parigi Moutong 2026 Capai Rp1,38 Triliun, Belanja Modal Cuma Rp23 Miliar: PDIP Soroti Ketimpangan Fiskal

Sulawesitoday - Rapat paripurna DPRD Parigi Moutong Selasa kemarin mencatat momen krusial. Fraksi PDI Perjuangan melontarkan kritik keras. Targetnya jelas: struktur APBD 2026 yang dinilai timpang.

Pendapatan daerah 2026 direncanakan Rp1,72 triliun. Belanja daerah mencapai Rp1,71 triliun. Angka besar memang. Tapi komposisinya bermasalah.

Belanja operasi menyedot Rp1,38 triliun atau 80,6 persen total belanja. Sementara belanja modal? Hanya Rp23,18 miliar. Persentasenya tak sampai 1,4 persen dari total anggaran.

"Struktur belanja daerah masih belum berpihak pada kepentingan rakyat kecil," tegas Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya. Belanja operasi yang dominan telah mempersempit ruang fiskal pembangunan. Infrastruktur terbengkalai. Kesejahteraan rakyat terancam.

Pembiayaan daerah ditetapkan Rp7 miliar. Angka yang juga minim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Fraksi PDIP menegaskan prinsip fundamentalnya. Anggaran adalah instrumen keadilan sosial. Bukan sekadar alat administratif belanja rutin. "Anggaran harus digunakan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat," kata juru bicara fraksi.

Mengapa Belanja Modal Masih Rendah?

Wakil Bupati Abdul Sahid merespons kritik dengan diplomatis. Dia mengakui keterbatasan ruang fiskal. Namun menjanjikan perbaikan bertahap.

"Pemerintah daerah sepakat bahwa belanja pembangunan harus difokuskan pada sektor produktif dan pelayanan dasar masyarakat," ujar Wabup Abdul Sahid dalam sesi tanya jawab.

Dia menjelaskan strategi pemda. Porsi belanja modal akan ditingkatkan secara bertahap. Caranya melalui efisiensi belanja rutin. Juga optimalisasi pendapatan daerah.

"Kami berkomitmen untuk memperbaiki komposisi anggaran secara bertahap agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat," tambahnya. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan jadi prioritas.

Tapi pertanyaan besarnya tetap menggantung. Kapan realisasinya? Berapa lama rakyat harus menunggu transformasi fiskal ini?

Apa Fokus Pembangunan 2025-2029?

RPJMD Parigi Moutong 2025-2029 menjadi dokumen kunci. Fraksi PDIP meminta arah pembangunan menitikberatkan pada pemberdayaan desa. Penguatan ketahanan pangan jadi prioritas. Perlindungan petani dan nelayan tak boleh diabaikan.