pemerintah

157 NIP PPPK Guru Sulteng Disetujui, Parigi Moutong Terbanyak Lulus Tanpa Usulan

Sabtu, 3 Mei 2025 | 12:22 WIB
BKN rilis data NIP PPPK Guru 2024. Sulteng unggul, Parigi Moutong tertinggi lulus tapi nol usulan. Guru menunggu, birokrasi melambat.

Sulawesitoday - Badan Kepegawaian Negara lewat Kantor Regional IV Makassar membuka data terbaru soal nasib para guru PPPK. Tepat pukul 06.30 WITA, 1 Mei 2025, daftar itu dirilis.

Tidak ada pengumuman resmi bergaya seremoni. Cuma angka-angka yang bicara. Dan, seperti biasa, angka tak pernah berdusta—meski kadang ia menelanjangi.

Di barisan paling depan, Sulawesi Tengah tampil sebagai yang paling gesit. Dari 169 guru yang lulus, 165 usulan penetapan NIP sudah masuk, dan 157 di antaranya langsung diberi lampu hijau alias disetujui (ACC). Kalau ini lomba cepat-cepatan administrasi, Sulteng patut naik podium.

Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan. Lihatlah lebih dekat. Parigi Moutong, misalnya. Kabupaten ini mencatat kelulusan terbanyak di Sulteng: 811 guru.

Tapi usulan NIP? Nihil. Nol. Seperti mesin mobil yang sudah hidup tapi belum digas—diam di tempat, menunggu entah apa.

Poso, Donggala, dan Tolitoli pun senasib. Lulus ratusan, tapi belum gerak. Seolah-olah para guru itu sedang berdiri di persimpangan, menunggu aba-aba dari pemerintah daerah yang entah sibuk apa.

Banggai dan Morowali jadi pengecualian yang menyegarkan. Banggai mengirimkan 66 usulan dari 84 guru yang lulus. 55 sudah ACC.

Morowali lebih lincah: dari 104 lulus, 102 langsung dikirim, dan semua disetujui. Tak banyak omong, langsung kerja.

Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat formasi PPPK terbanyak—5.210 slot. Tapi yang lulus baru 806, dan yang disetujui baru separuhnya: 385. Besar di rencana, kecil di realisasi.

Tak sulit membaca makna di balik angka ini. Ribuan guru yang sudah dinyatakan lulus kini masih menunggu surat sakti itu—SK pengangkatan.

Mereka bukan sedang duduk manis. Mereka mengajar. Setiap hari. Dengan status yang menggantung.

Baca Juga: Ancaman Kolaps APBD Donggala: Hanya 700 dari 2.055 PPPK Dibayar, Pembangunan Terancam Stagnasi

BKN sudah bicara. Sekarang giliran pemerintah daerah. Jangan sampai kelambatan ini berubah jadi kesalahan sistemik. Guru bukan sekadar profesi; mereka fondasi yang menyangga masa depan anak-anak kita.

Dan masa depan itu, percaya atau tidak, tak akan menunggu yang lamban.

Tags

Terkini