Yang jelas, korbannya selalu sama. Para honorer K2 yang telah mengabdi sejak lama. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama justru menjadi korban sistem yang timpang.
Wakil Bupati Abdul Sahid belum memberikan tanggapan resmi. Hingga berita ini ditulis, pihak Pemda masih bungkam. Apakah mereka akan membuka data secara transparan? Atau justru menutup-nutupi kasus ini seperti biasa?
-
Lantas, Apa yang Bisa Dilakukan?
Basuki menawarkan solusi sederhana namun mendasar. Evaluasi total. Transparansi data. Dan keadilan bagi semua pihak yang berhak.
"Ini bukan soal politik atau kepentingan kelompok," tegasnya. "Ini soal keadilan bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun."
Tuntutan itu wajar. Honorer K2 bukan meminta kemewahan. Mereka hanya ingin pengakuan atas dedikasi dua dekade. Status yang layak untuk masa depan keluarga mereka.
Sementara itu, dugaan P3K siluman harus diusut tuntas. Jika terbukti ada unsur pemalsuan dokumen atau kolusi, pelakunya harus diproses hukum. Tidak boleh ada kompromi dalam hal integritas data kepegawaian.
Baca Juga: Anggota DPRD Ini Soroti Daftar Peserta Rapat Bahas Tambang di Parigi Moutong, Banyak Perorangan