pemerintah

Fraksi NasDem DPRD Parigi Moutong Tolak Pansus Seremonial, Desak Investigasi Mekanisme WP dan WPR

Selasa, 11 November 2025 | 11:25 WIB
Penetapan 53 titik WP-WPR di Parimo memicu polemik. NasDem desak audit substansi, tolak formalitas politik. Apa yang salah?

Fraksi NasDem, dengan desakan audit substansif, telah menempatkan diri pada posisi yang tidak nyaman. Mereka memilih jalur kritis, bukan jalur aman. Dan dalam politik lokal, jalur kritis sering kali berisiko.

Namun risikonya sebanding dengan taruhannya: kepercayaan publik. Ketika kepercayaan publik hilang, legitimasi politik akan ikut runtuh. Dan keruntuhan itu tidak akan bisa diperbaiki dengan seremonial politik.

Maka ketika Pansus resmi dibentuk besok, Selasa (11/11/2025), publik akan menilai. Bukan dari retorika. Tetapi dari hasil kerja nyata. Dari transparansi proses. Dari keberanian mengungkap kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak nyaman bagi siapa pun.

Karena pada akhirnya, penetapan WP dan WPR bukan soal titik tambang. Tetapi soal keadilan ruang. Soal siapa yang berhak atas tanah, dan siapa yang harus dilindungi ketika tanah itu diambil alih.

Dan dalam pertarungan itu, angka 16 atau 53 bukan lagi sekadar data. Itu adalah simbol dari sebuah pertanyaan besar: untuk siapa ruang ini dikelola?

Baca Juga: Potensi Konflik Kawasan Tambang dan Kawasan Pertanian di Parigi Moutong: Ketika Lahan LP2B dan Zona WPR Berhadapan

Halaman:

Tags

Terkini