Fraksi NasDem, dengan desakan audit substansif, telah menempatkan diri pada posisi yang tidak nyaman. Mereka memilih jalur kritis, bukan jalur aman. Dan dalam politik lokal, jalur kritis sering kali berisiko.
Namun risikonya sebanding dengan taruhannya: kepercayaan publik. Ketika kepercayaan publik hilang, legitimasi politik akan ikut runtuh. Dan keruntuhan itu tidak akan bisa diperbaiki dengan seremonial politik.
Maka ketika Pansus resmi dibentuk besok, Selasa (11/11/2025), publik akan menilai. Bukan dari retorika. Tetapi dari hasil kerja nyata. Dari transparansi proses. Dari keberanian mengungkap kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak nyaman bagi siapa pun.
Karena pada akhirnya, penetapan WP dan WPR bukan soal titik tambang. Tetapi soal keadilan ruang. Soal siapa yang berhak atas tanah, dan siapa yang harus dilindungi ketika tanah itu diambil alih.
Dan dalam pertarungan itu, angka 16 atau 53 bukan lagi sekadar data. Itu adalah simbol dari sebuah pertanyaan besar: untuk siapa ruang ini dikelola?
Artikel Terkait
Air Mata Kebahagiaan Sambut Kepulangan Bilqis, Balita Makassar Korban Penculikan di Taman Pakui Sayang
Perjuangan 48 Jam Melawan Arus: Dua Mahasiswa Polindra Tewas dalam Latihan Rafting di Cimanuk
Dari Lantai Pabrik ke Makam Pahlawan, Marsinah Akhirnya Diakui Negara Setelah 32 Tahun
Ledakan SMAN 72 Picu Pembatasan Game PUBG, Pramono Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah
Mahfud MD Soroti Logika Hukum Kasus Roy Suryo, Pembuktian Ijazah Harus Duluan