Namun bagi Purbaya, logika itu tidak berlaku. Aturan tetap aturan harus dijalankan. Daerah harus kreatif cari solusi. Jangan selalu mengandalkan Jakarta terus. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi kunci utama. Efisiensi belanja harus diprioritaskan segera.
Kembali ke Parimo, Ni Leli tetap pada pendiriannya. Pesimisme bukan tanpa alasan kuat. Data dan fakta berbicara keras. Anggaran terbatas, beban membengkak, transfer dipotong. Bagaimana membangun infrastruktur produktif? Sementara bayar gaji saja nyaris habiskan seluruh kas.
Warga Parimo kini menanti dengan was-was. Jalan menuju kebun mereka kapan diperbaiki? Akses ke pasar kapan dibangun baik? Mimpi pembangunan tampak kian menjauh. Sementara Jakarta sibuk dengan hitungan defisit. Daerah berjuang sendiri dengan keterbatasannya.
Dilema klasik desentralisasi fiskal terulang lagi. Otonomi daerah indah di atas kertas. Praktiknya penuh duri dan batu. Parimo hanya satu dari ratusan daerah senasib. Terjepit antara janji pembangunan dan realitas anggaran. Antara kebutuhan pegawai dan infrastruktur rakyat.