• Jumat, 3 Juli 2026

DPRD Parigi Moutong Warning Seleksi JPT Jangan Jadi Ajang Pilih Kroni dan Kelompok

.
Nur Rafiqa, Sulawesi Today
- Sabtu, 16 Mei 2026 | 20:26 WIB
DPRD Parigi Moutong desak seleksi terbuka 19 jabatan pimpinan tinggi bersih dari intervensi, kronisme, dan praktik titipan kelompok.
DPRD Parigi Moutong desak seleksi terbuka 19 jabatan pimpinan tinggi bersih dari intervensi, kronisme, dan praktik titipan kelompok.

Sulawesitoday - Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto mewanti-wanti agar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun ini bersih dari titipan kelompok.

Proses pengisian kursi eselon dua harus mengutamakan kompetensi nyata, bukan kedekatan personal atau relasi kekerabatan.

Pernyataan keras legislatif muncul menyusul pembukaan resmi seleksi jabatan oleh Bupati Erwin Burase di Auditorium Kantor Bupati, Sabtu pagi.

Baca Juga: Manajemen Keuangan Amburadul, Nakes Puskesmas Sendana I Majene Laporkan Pimpinan ke Bupati

Sebanyak 76 aparatur sipil negara dari berbagai wilayah kini berebut posisi untuk memimpin 19 dinas yang lowong.

Sayutin meminta panitia seleksi teguh menepis intervensi dari pihak luar.

"Jangan sampai seleksi ini menjadi ajang suka dan tidak suka serta mementingkan kelompok tertentu," ujarnya lewat pesan pendek, Sabtu 16 Mei 2026.

Bupati Erwin Burase buru-buru menepis kekhawatiran adanya kongkalikong dalam penunjukan pejabat baru. Kepala daerah menegaskan sudah memerintahkan tim penilai bekerja objektif mengukur kapasitas manajerial para peserta.

Erwin membebankan target berat bagi siapa pun yang terpilih memimpin organisasi perangkat daerah nanti. Setiap instansi wajib melahirkan terobosan ekonomi yang menyentuh langsung hajat hidup warga pedesaan.

Sistem penilaian kali ini diklaim lebih ketat berkat integrasi data rekam jejak digital secara penuh. Sekretaris Daerah Zulfinasran menjelaskan rekrutmen memanfaatkan aplikasi resmi milik Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga: Petaka Sabtu Pagi di Elevated Road Palu, Pemotor Tewas Tabrakan Bus

Zulfinasran menjamin seluruh proses penyaringan aparatur sipil negara berjalan transparan tanpa pungutan liar.

"Apabila terdapat oknum yang meminta uang dengan alasan terkait kegiatan ini, agar segera melaporkannya kepada kami," kata ketua panitia seleksi.

Publik kini menunggu pembuktian janji bersih dari jajaran petinggi di wilayah berjuluk lumbung beras itu. Hasil seleksi akan menjadi taruhan bagi mutu pelayanan publik dan arah pembangunan daerah ke depan.

Editor: Nur Rafiqa

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini