Sulawesitoday - Ribuan petani di Lembah Pekurehua Poso kini terancam kehilangan ruang hidup setelah Badan Bank Tanah mengklaim lahan garapan mereka.
Sebanyak 4.000 warga Desa Watutau menggantungkan hidup pada tanah adat yang dikelola secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang.
Christian Toibo menumpahkan kepedihan ini langsung di hadapan para anggota Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta.
"Saya hanya petani miskin yang mencari makan dari atas tanah hak saya," ujar pria yang akrab disapa Chris dengan nada ringkih.
Baca Juga: Viral Tangis Ibu di RSUD Madani Palu Akibat Birokrasi Ruwet, Netizen Desak Evaluasi Total Manajemen
Separuh lebih dari total luas wilayah kelola warga rencananya bakal dialihkan untuk proyek raksasa peternakan sapi perah asal Vietnam.
Lahan seluas 3.500 hektare disiapkan untuk TH Group sementara sisa kawasan lain bakal dibagi-bagi ke berbagai lembaga.
Universitas Hasanuddin mendapat jatah 1.000 hektare sedangkan korps Brimob wilayah Timur memperoleh bagian 200 hektare.
Proyek pertanian kopi milik TNI Angkatan Darat juga kebagian jatah bersama rencana pembangunan lapangan golf seluas 500 hektare.
Masyarakat lokal justru hanya kebagian sisa ruang hidup yang sangat sempit.
Baca Juga: DPRD Parimo Siap Tes Urin Massal, Tantang Pejabat Pemda Ikut Serta
"Masyarakat hanya akan diberikan 1.500-an hektare," ucap Chris menerangkan ketimpangan pembagian wilayah.
Kondisi ini kian menyakitkan lantaran verifikasi sepihak di lapangan menyebut wilayah subur itu kosong dari aktivitas masyarakat adat.
Aparatur pengelola tanah negara bersama pemerintah daerah melaporkan kepada gubernur seolah-olah tidak ada orang yang mendiami Lembah Napu.
Artikel Terkait
Gubernur Anwar Hafid Berang Dinas ESDM Sulteng Terbitkan Izin Tambang dari Balik Meja
Viral Pesta Nikah Tanpa Dekorasi di Bekasi, Keluarga Korban Penipuan Wedding Organizer
Viral TKI Malaysia, Berangkat Naik Garuda Kerja Gali Septic Tank
DPRD Parimo Siap Tes Urin Massal, Tantang Pejabat Pemda Ikut Serta
Viral Tangis Ibu di RSUD Madani Palu Akibat Birokrasi Ruwet, Netizen Desak Evaluasi Total Manajemen