Hasil Bimtek IEPK diharap kurangi risiko tindakan korupsi di Parimo
Hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap peningkatan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar Inspektorat Parigi Moutong (Parimo), belum lama ini, diharapkan dapat mengurangi Risiko Tindakan Korupsi yang terjadi di lingkup Pemerintah Parimo.
Pelaksanaan Bimtek IEPK itu, melibatkan peserta dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagi upaya bersama untuk memperkuat peran Pemda memberantas korupsi dan meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Bimtek IEPK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang indeks efektivitas pengendalian korupsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko Tindakan korupsi, sehingga hal ini juga mejadi komitmen Pemerintah Daerah dalam memerangi korupsi,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Pemda Parimo, Yusnaini.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Yusnaeni menekankan pentingnya kerjasama antara Pemda dan perangkat daerah yang dikoordinir oleh Inspektorat Daerah. Selain itu, harus dipahami, tentang indeks efektivitas pengendalian korupsi menjadi landasan tolak ukur kemajuan dalam upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi Pemerintahan.
“Dengan pemahaman ini, tentunya berkontribusi pada peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya,” jelasnya.
Menurut Yusnaini, Bimtek IEPK tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman, namun untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Sebab, hal ini mencakup kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, keamanan aset Negara, serta pengendalian intern yang mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risk, and Control).
“Saya berpesan kepada semua peserta Bimtek agar mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan. Sehingga, ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Dengan upaya bersama ini, akan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan,” tutupnya.***
