Prevalensi Stunting di Parimo menurun signifikan dua tahun terakhir

Berkat upaya bersama, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tercatat telah mengalami penurunan secara signifikan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan persentase, dari 31,77 Persen pada tahun 2021 turun menjadi 27,04 Persen pada tahun 2022.

“Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dalam menangani masalah stunting,” kata Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo, ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) teknis “Optimalisasi Intervensi Spesifik dan Sensitif Terhadap Capaian Target Penurunan Stunting 2024” baru – baru ini.

Menurut Richard, meski mengalami penurunan Signifikan, namun masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya kunjungan Masyarakat ke Posyandu, keterbatasan tablet tambah darah untuk remaja, dan tingginya usia perkawinan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai target pemerintah pada tahun 2024.

Richard turut mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting, untuk menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, maka kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci keberhasilannya.

“Agar masalah ini tidak semakin memburuk dan dapat diidentifikasi serta ditangani dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai penurunan angka stunting yang signifikan pada tahun 2024,” tandasnya.

Selain itu, Ricard turut mendorong dalam penggunaan sumber anggaran, harus disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan perencanaan cermat dan diawasi dengan baik. Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat Kabupaten Parimo.

Kemudian, tidak hanya sampai di sini, untuk tahun 2024 upaya percepatan penurunan stunting menjadi prioritas Pemda Parimo. Sebab, hal itu merupakan kesempatan untuk merestrukturisasi pelayanan dasar, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, penyediaan air minum dan sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta perlindungan sosial.***